Nasional, gemasulawesi - Pemerintah resmi menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
Jika sebelumnya tunjangan harus melewati Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kini dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening guru penerima.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencairan dan mengurangi risiko keterlambatan akibat birokrasi yang panjang.
Peluncuran mekanisme baru ini dilakukan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta belum lama ini.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
"Pendidikan menentukan masa depan bangsa. Jika pendidikan kita maju, negara ini akan menjadi lebih makmur dan sejahtera," ujarnya, dikutip pada Jumat, 14 Maret 2025.
Prabowo juga menyoroti praktik birokrasi yang selama ini memperlambat pencairan tunjangan guru. Dengan mekanisme baru ini, hambatan tersebut diharapkan bisa dihilangkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa perubahan sistem ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih efisien bagi para guru.
"Sebelumnya, tunjangan guru ditransfer ke RKUD sebelum akhirnya masuk ke rekening guru. Proses ini memakan waktu hingga tiga bulan, bahkan di beberapa daerah bisa lebih lama," ungkap Abdul Mu’ti.
Kini, dengan mekanisme baru, tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung dari pemerintah pusat, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan mendapatkan transfer langsung dari Kemendikdasmen.
"Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan bentuk apresiasi kepada guru agar mereka dapat menyambut Idulfitri dengan lebih sejahtera," tambahnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di birokrasi.
Ia menyoroti budaya kerja yang tidak efisien dan bertekad untuk menghapus praktik-praktik yang menghambat pembangunan.
"Kita harus menghilangkan budaya yang memperlambat segalanya. Kalau bisa cepat, kenapa harus dibuat lambat? Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit?" tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi siapa pun yang mencoba merusak sistem pemerintahan yang bersih.
"Saya tidak takut mafia mana pun. Saya siap berjuang demi bangsa ini," ujarnya dengan penuh semangat.
Selain mekanisme tunjangan, Prabowo juga mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam sektor pendidikan.
Ia menargetkan pembangunan sekolah berasrama di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan, serta penyediaan layar televisi besar di setiap sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar.
"Kita ingin semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah berasrama akan membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka bisa belajar dengan lebih baik," jelasnya.
Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap tunjangan guru dapat diterima lebih cepat dan tanpa kendala, serta membawa dampak positif bagi pendidikan Indonesia secara keseluruhan. (*/Shofia)
