Wakil Ketua DPR Pastikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 akan Diumumkan Paling Lambat Minggu Depan

Potret wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang baru-baru ini memberikan penjelasan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK
Potret wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang baru-baru ini memberikan penjelasan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK Source: (Foto/Instagram/@sufmi_dasco)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan keputusan terkait percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Pengumuman ini dinantikan oleh banyak pihak mengingat sebelumnya terjadi penyesuaian dalam jadwal pengangkatan CPNS.

Keputusan tersebut, menurut Dasco, akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah berencana untuk menyampaikan hasil akhirnya paling lambat pekan depan.

Kejelasan mengenai hal ini sangat dinantikan oleh para peserta seleksi CPNS dan PPPK yang menunggu kepastian mengenai tahapan selanjutnya.

Baca Juga:
Komdigi Diterpa Skandal! Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi PDNS yang Rugikan Negara Rp 500 Miliar Lebih

"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan," ujar Sufmi Dasco di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Senada dengan Dasco, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi terbaru terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024.

Solusi ini juga mencakup pengangkatan PPPK yang sebelumnya mengalami penundaan.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan final mengenai pengangkatan CPNS 2024 akan disampaikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama dengan kementerian terkait.

Baca Juga:
Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Dirut PT PFN hingga Tuai Kontroversi, Ini Profil Ifan Seventeen dan Jejak Kariernya

Menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu informasi resmi dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap jadwal pengangkatan CPNS. Awalnya, pengangkatan direncanakan berlangsung pada pertengahan 2025, namun kemudian ditunda hingga Oktober 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan memastikan penataan ASN nasional dapat berjalan dengan lebih optimal.

Seiring dengan penundaan tersebut, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah dalam rapat Komisi II DPR RI.

Baca Juga:
Tak Lagi Lewat Pemda, Tunjangan Guru ASN Kini Langsung Masuk ke Rekening Penerima, Begini Mekanismenya

Mereka mendorong agar pemerintah melakukan simulasi-simulasi percepatan pendataan serta merapikan proses administrasi terkait pengangkatan ASN.

Tujuannya adalah agar tidak ada lagi keterlambatan, dan semua CPNS serta PPPK yang telah lulus seleksi dapat segera diangkat pada tahun 2025.

Keputusan yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para peserta seleksi CPNS dan PPPK.

Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar proses pengangkatan ASN bisa berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas sistem birokrasi di Indonesia. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Komdigi Diterpa Skandal! Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi PDNS yang Rugikan Negara Rp 500 Miliar Lebih

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta PDNS Komdigi

Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Dirut PT PFN hingga Tuai Kontroversi, Ini Profil Ifan Seventeen dan Jejak Kariernya

Ifan Seventeen kini menjabat Dirut PFN. Penunjukan ini menimbulkan perdebatan karena latar belakangnya sebagai musisi. Berikut profilnya.

Tak Lagi Lewat Pemda, Tunjangan Guru ASN Kini Langsung Masuk ke Rekening Penerima, Begini Mekanismenya

Pemerintah pastikan tunjangan guru ASN tak lagi terlambat, langsung ke rekening penerima, Prabowo tegaskan perang melawan korupsi.

Presiden Prabowo Mau Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, Pakar Hukum Tata Negara: Uangnya Ada?

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti memberikan tanggapan terkait Presiden Prabowo yang ingin bangun penjara khusus bagi koruptor

Umar Hasibuan Nilai Luhut Binsar Belum Pernah Bawa Investor Besar ke Indonesia Meski Sudah 10 Tahun di Pemerintahan

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan nilai Luhut Binsar Pandjaitan tidak mampu membawa investor besar untuk masuk ke Indonesia

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;