Kemlu RI Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia: Pemerintah Tak Pernah Membahas

Potret Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat ketika memberikan penjelasan
Potret Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat ketika memberikan penjelasan Source: (Foto/HO-ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/pri)

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa tidak ada perjanjian dengan pihak mana pun mengenai wacana pemindahan warga Gaza ke Indonesia.

Klarifikasi terkait hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, dalam keterangannya pada Kamis, 27 Maret 2025.

Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah membahas rencana tersebut dengan pihak mana pun, termasuk Israel, maupun menerima informasi terkait wacana pemindahan warga Gaza Palestina ke Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini lebih berfokus pada upaya mendorong gencatan senjata tahap kedua, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempercepat proses rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.

Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi I DPR Nilai Munculnya Aksi Penolakan UU TNI Karena Belum Paham Substansi Undang-undang Tersebut

Pernyataan dari pihak Kemlu RI tersebut muncul sebagai tanggapan atas laporan dari media asing yang menyebutkan wacana bahwa ada sekitar 100 warga Gaza bakal melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan menjadi pekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari percontohan migrasi sukarela.

Disebutkan bahwa inisiatif pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini diawasi oleh COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), sebuah badan militer Israel yang punya tanggung jawab atas koordinasi kebijakan sipil serta kemanusiaan di Tepi Barat serta Jalur Gaza di Palestina.

Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jika program percontohan ini berjalan sukses, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada badan urusan migrasi Israel yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

Tujuan dari program ini, sebagaimana dilaporkan, adalah untuk membuktikan kelayakan migrasi sukarela dan mendorong ribuan warga Gaza untuk mengambil pekerjaan di sektor konstruksi di Indonesia.

Baca Juga:
Oknum TNI AL Diduga Terlibat Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru, Dandenpom Balikpapan Angkat Bicara

"Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia," ujar keterangan Rolliansyah Soemirat pada Kamis, 27 Maret 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Palestina yang terdampak konflik.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, mendukung solusi damai yang adil, dan terus mendesak komunitas internasional untuk bertindak dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Wakil Ketua Komisi I DPR Nilai Munculnya Aksi Penolakan UU TNI Karena Belum Paham Substansi Undang-undang Tersebut

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengenai adanya penolakan dari sejumlah pihak terkait UU TNI yang baru disetujui DPR

Oknum TNI AL Diduga Terlibat Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru, Dandenpom Balikpapan Angkat Bicara

Dandenpom Balikpapan benarkan ada oknum TNI AL yang terlibat dalam dugaan pembunuhan seorang jurnalis wanita di Banjarbaru

JPU KPK Desak Hakim Tipikor untuk Tolak Nota Keberatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Begini Alasannya

Jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pelaku Penembakan Bos Rental Dihukum Penjara Seumur Hidup, Komnas HAM: Penegakan Hukum Berjalan dengan Baik

Komnas HAM berikan apresiasi kepada proses penegakan hukum dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak

Dorong Upaya Cegah Korupsi, Sahroni Minta KPK Beri Sanksi Tegas kepada Pejabat yang Tak Serahkan LHKPN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK bertindak tegas terhadap para pejabat negara yang belum serahkan LHKPN

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;