Kemlu RI Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia: Pemerintah Tak Pernah Membahas

Potret Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat ketika memberikan penjelasan
Potret Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat ketika memberikan penjelasan Source: (Foto/HO-ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/pri)

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa tidak ada perjanjian dengan pihak mana pun mengenai wacana pemindahan warga Gaza ke Indonesia.

Klarifikasi terkait hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, dalam keterangannya pada Kamis, 27 Maret 2025.

Rolliansyah Soemirat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah membahas rencana tersebut dengan pihak mana pun, termasuk Israel, maupun menerima informasi terkait wacana pemindahan warga Gaza Palestina ke Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini lebih berfokus pada upaya mendorong gencatan senjata tahap kedua, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempercepat proses rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.

Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi I DPR Nilai Munculnya Aksi Penolakan UU TNI Karena Belum Paham Substansi Undang-undang Tersebut

Pernyataan dari pihak Kemlu RI tersebut muncul sebagai tanggapan atas laporan dari media asing yang menyebutkan wacana bahwa ada sekitar 100 warga Gaza bakal melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan menjadi pekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari percontohan migrasi sukarela.

Disebutkan bahwa inisiatif pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini diawasi oleh COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), sebuah badan militer Israel yang punya tanggung jawab atas koordinasi kebijakan sipil serta kemanusiaan di Tepi Barat serta Jalur Gaza di Palestina.

Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jika program percontohan ini berjalan sukses, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada badan urusan migrasi Israel yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

Tujuan dari program ini, sebagaimana dilaporkan, adalah untuk membuktikan kelayakan migrasi sukarela dan mendorong ribuan warga Gaza untuk mengambil pekerjaan di sektor konstruksi di Indonesia.

Baca Juga:
Oknum TNI AL Diduga Terlibat Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru, Dandenpom Balikpapan Angkat Bicara

"Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia," ujar keterangan Rolliansyah Soemirat pada Kamis, 27 Maret 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Palestina yang terdampak konflik.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, mendukung solusi damai yang adil, dan terus mendesak komunitas internasional untuk bertindak dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Wakil Ketua Komisi I DPR Nilai Munculnya Aksi Penolakan UU TNI Karena Belum Paham Substansi Undang-undang Tersebut

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengenai adanya penolakan dari sejumlah pihak terkait UU TNI yang baru disetujui DPR

Oknum TNI AL Diduga Terlibat Pembunuhan Jurnalis di Banjarbaru, Dandenpom Balikpapan Angkat Bicara

Dandenpom Balikpapan benarkan ada oknum TNI AL yang terlibat dalam dugaan pembunuhan seorang jurnalis wanita di Banjarbaru

JPU KPK Desak Hakim Tipikor untuk Tolak Nota Keberatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Begini Alasannya

Jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pelaku Penembakan Bos Rental Dihukum Penjara Seumur Hidup, Komnas HAM: Penegakan Hukum Berjalan dengan Baik

Komnas HAM berikan apresiasi kepada proses penegakan hukum dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak

Dorong Upaya Cegah Korupsi, Sahroni Minta KPK Beri Sanksi Tegas kepada Pejabat yang Tak Serahkan LHKPN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK bertindak tegas terhadap para pejabat negara yang belum serahkan LHKPN

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;