Bantah Luhut yang Sebut Pengkritik Pemerintah Tak Pakai Data, Said Didu: Setiap Saat Kami Berikan Data dan Terbukti

Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Said Didu sedang memberikan penjelasan
Tangkap layar video yang menampilkan pegiat media sosial, Said Didu sedang memberikan penjelasan Source: (Foto/YouTube/@MANUSIA MERDEKA - MSD)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Said Didu memberikan bantahan terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut menyoroti para pengamat yang sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, kritik yang tidak disertai data yang jelas hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat jalannya pemerintahan.

Luhut menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuannya di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo pada Senin, 31 Maret 2025.

Baca Juga:
Setuju Jika Gaji Prajurit TNI Dinaikkan 2 Kali Lipat, Islah Bahrawi: Supaya Tidak Jadi Tentara yang Ambigu

Ia menekankan bahwa pemerintah memerlukan dukungan penuh dari masyarakat agar dapat menjalankan program-programnya dengan baik.

"Menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah," jelas Luhut.

Menanggapi hal itu, Said Didu memberikan bantahan melalui akun X resminya @msaid_didu pada Selasa, 1 April 2025.

Menurutnya, ia dan para pengkritik lainnya selalu menyampaikan kritik berdasarkan data yang valid dan terbukti benar.

Baca Juga:
Resmi Jadi Komisaris BTN dan Wamen PKP, Fahri Hamzah Diingatkan Fedi Nuril Soal Bahayanya Rangkap Jabatan

"Tanpa data? Setiap saat kami berikan data dan semua terbukti," tulis Said dalam cuitannya.

Lebih lanjut, ia justru menilai bahwa pemerintah yang seharusnya dikritik dalam penggunaan data. 

Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah sering kali tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk tujuan lain yang justru merugikan negara dan masyarakat.

"Sementara data yg pemerintah miliki justru digunakan utk : 1) menyogok rakyat 2) membagi-bagi aset negara 3) menggusur rakyat 4) melakukan penyelundupan 5) menjadikan data kasus hukum utk menekan 6) merampok negara," lanjutnya dalam cuitan tersebut.

Baca Juga:
Prabowo Dikritik Karena Ingin Bantu Korban Gempa Myanmar, Andi Arief Beri Pembelaan: Sudah Tepat Pak Presiden

Pernyataan Said Didu ini pun memicu berbagai respons dari masyarakat.

Sebagian mendukung kritikannya terhadap pemerintah, sementara yang lain menilai bahwa kritik semacam itu harus disertai solusi yang lebih konstruktif.

Dalam diskusi politik, perdebatan antara pejabat dan pengamat seperti ini bukanlah hal yang baru.

Kritik terhadap pemerintah memang sering terjadi, terutama di era digital di mana media sosial menjadi sarana utama untuk menyampaikan pendapat.

Namun, pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana setiap pihak dapat berdiskusi dengan data yang valid serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan negara. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Setuju Jika Gaji Prajurit TNI Dinaikkan 2 Kali Lipat, Islah Bahrawi: Supaya Tidak Jadi Tentara yang Ambigu

Pegiat medsos, Islah Bahrawi menyatakan dukungannya terhadap kenaikkan gaji untuk para prajurit TNI, begini penjelasan alasannya

Viral Video Warga Jakbar Dukung ke UU TNI usai Diberi Bansos Sembako, Denny Siregar: Berkembang Sedikit Lah Caranya

Pegiat media sosial, Denny Siregar menyoroti aksi warga Jakarta Barat yang beri dukungan ke UU TNI usai dapat bingkisan

Soroti Turunnya Jumlah Pemudik Lebaran 2025, Eko Kuntadhi Curiga Ekonomi Masyarakat Indonesia Sedang Buruk

Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menyoroti jumlah pemudik yang menurun pada momen lebaran Idul Fitri 2025 berkaitan dengan kondisi ekonomi

Prabowo Dikritik Karena Ingin Bantu Korban Gempa Myanmar, Andi Arief Beri Pembelaan: Sudah Tepat Pak Presiden

Politikus Demokrat Andi Arief memberikan pembelaan kepada Presiden Pabowo Subianto yang ingin bantu korban gempa Myamar

Resmi Jadi Komisaris BTN dan Wamen PKP, Fahri Hamzah Diingatkan Fedi Nuril Soal Bahayanya Rangkap Jabatan

Aktor Fedi Nuril menyoroti Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah yang dinilai melakukan rangkap jabatan usai diangkat jadi komisaris BTN

Berita Terkini

wave

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.


See All
; ;