Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Denny Siregar, menyoroti sebuah video yang menunjukkan warga Jakarta Barat memberikan dukungan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Video tersebut menjadi sorotan karena dalam rekaman itu terlihat warga seolah-olah diminta menandatangani spanduk dukungan sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial berupa sembako.
UU TNI sendiri telah mendapatkan banyak penolakan dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Namun, dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga Jakarta Barat antre di pinggir jalan, menunggu giliran untuk menandatangani spanduk sebelum menerima bingkisan.
Dalam video itu juga terdapat narasi bertuliskan "Tanda tangan masyarakat Jakarta Barat mendukung undang-undang TNI," yang semakin menimbulkan tanda tanya mengenai keaslian dukungan tersebut.
Denny Siregar kemudian mengungkapkan pandangannya melalui unggahan di akun Instagram resminya, @dennysiregar, pada Minggu, 30 Maret 2025.
Ia tampak tidak terkesan dengan penggunaan bantuan sosial sebagai alat untuk menggalang dukungan terhadap UU TNI.
"Apa lagi sih ini ? Mbok ya berkembang sedikit lah caranya. Gak coklat, gak ijo, ya sama aja," tulis Denny dalam unggahannya.
Unggahan Denny Siregar itu langsung mendapat berbagai respons dari warganet.
Banyak yang setuju dengannya dan mengkritik cara pemerintah dalam mencari dukungan untuk kebijakan tertentu dengan memanfaatkan bantuan sosial.
Salah satu warganet dengan akun @rib*** menulis, "Dari sini menunjukan bahwa SDM Indonesia dianggap sangat rendah sekali, sehingga cara - cara Pemerintah, hanya sebatas kasih makanan, untuk memuluskan undang - undang yang menyelamatkan oligarki dan golongan tertentu."
Selain itu, beberapa warganet lain juga menilai bahwa cara semacam ini bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia.
Mereka menyebut bahwa bantuan sosial sering kali dijadikan alat politik untuk membentuk opini publik atau mendapatkan dukungan terhadap kebijakan tertentu.
Perdebatan mengenai keabsahan dukungan yang ditampilkan dalam video ini pun terus berlanjut di media sosial.
Sebagian masyarakat merasa bahwa video tersebut menunjukkan bentuk manipulasi terhadap opini publik, sementara yang lain menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik. (*/Risco)
