Pasca Adanya Kebijakan Tarif Impor AS, Pengamat Minta Pemerintah Tak Melulu Bilang Negara Masih Baik-baik Saja

Potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyampaikan suatu penjelasan
Potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyampaikan suatu penjelasan Source: (Foto/Instagram/@prabowo)

Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Hendri Satrio kembali menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah, khususnya terkait dengan cara pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi nasional.

Kritik ini dilontarkan Hendri setelah adanya kebijakan tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025.

Dalam kebijakan tersebut, Indonesia termasuk negara yang paling terdampak, dengan tarif mencapai 32 persen, dan hal ini dinilai berpotensi besar mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri.

Menanggapi hal ini, Hendri mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan jujur kepada masyarakat tentang situasi ekonomi Indonesia.

Baca Juga:
Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Ia menilai bahwa transparansi informasi sangat penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kemungkinan akan semakin berat di tahun ini.

Menurutnya, informasi yang disampaikan pemerintah harus mencakup kondisi pelemahan nilai tukar rupiah, dampak kebijakan ekonomi global seperti kebijakan dari Trump, serta potensi ancaman seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Semestinya Pemerintah memberikan informasi tentang apa saja yang harus dipersiapkan rakyat dalam menghadapi tantangan ekonomi Negeri di tahun ini, tentang rupiah yang makin melemah, tentang kebijakan ekonomi Trump, tentang ancaman kemungkinan PHK, Rakyat kan mesti tau kondisi yang sebenar-benarnya benar, sehingga kami tidak kaget,” tulis Hendri dalam unggahannya di akun X resminya @satriohendri pada 4 April 2025.

Dalam lanjutan pernyataannya, Hendri juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu sering menyampaikan narasi optimis yang tidak dibarengi dengan fakta di lapangan.

Baca Juga:
Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Ia menilai bahwa terlalu seringnya pemerintah menyebut bahwa negara dalam kondisi baik-baik saja justru terkesan menutupi kenyataan dan tidak mempersiapkan rakyat untuk menghadapi kemungkinan yang lebih sulit ke depan.

Sikap ini, menurut Hendri, dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya jujur terhadap rakyatnya.

“Tolong tidak melulu disampaikan ‘Negara Masih Terang, Negara Masih Baik-Baik saja!’, kedepannya gimana?” sambung Hendri dalam cuitan lanjutan yang menyuarakan keresahan terhadap minimnya keterbukaan pemerintah.

Kritik Hendri ini disambut dengan berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mengaku sepakat dengan pandangannya, mengingat situasi ekonomi belakangan ini memang dirasakan semakin sulit oleh masyarakat.

Baca Juga:
Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Salah satu tanggapan datang dari akun @fit*** yang menulis, “makanyaaa ituu... kenapa yang di framing yang aman2 saja pdhl runyam lho kondisi pemerintahan.”

Tanggapan ini mencerminkan keresahan publik terhadap narasi-narasi pemerintah yang dinilai kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk menghadapi tarif impor AS

Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Ketua KPK seharusnya tidak masuk ke jajaran komite pengawasan di Danantara

Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Pengamat Adi Prayitno menilai pemerintah Indonesia perlu membalas kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat

Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Kuasa hukum korban pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru yakin tersangka oknum TNI AL melakukan pembunuhan berencana

Denny Siregar Nilai Hidayat Nur Wahid Cuma Cari Muka usai Minta Presiden Tetapkan 3 April Sebagai Hari NKRI

Denny Siregar menilai Hidayat Nur Wahid hanya cari muka ketika meminta Presiden tetapkan 3 April sebagai hari NKRI

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;