BI Berkomitmen Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Tarif Impor Baru AS, Begini Langkah-langkahnya

Potret ilustrasi mata uang rupiah yang digunakan untuk alat tukar di Indonesia
Potret ilustrasi mata uang rupiah yang digunakan untuk alat tukar di Indonesia Source: (Foto/Pexels/Ahsanjaya)

Nasional, gemasulawesi - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, khususnya akibat kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk seluruh barang impor, namun memberikan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak paling signifikan, dengan tarif mencapai 32 persen.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya secara aktif memantau kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik.

Baca Juga:
Pasca Adanya Kebijakan Tarif Impor AS, Pengamat Minta Pemerintah Tak Melulu Bilang Negara Masih Baik-baik Saja

Kewaspadaan ini dilakukan guna mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah AS.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa langkah-langkah stabilisasi terus dilakukan, mengingat pasar menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis pasca pengumuman tarif impor tersebut.

"BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump (Presiden AS)," jelas Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu 5 April 2025.

Menurut Ramdan, kondisi pasar global setelah pengumuman kebijakan Trump ditandai dengan pelemahan pasar saham di berbagai negara serta penurunan yield US Treasury hingga ke titik terendah sejak Oktober 2024.

Baca Juga:
Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pasar terhadap kebijakan tersebut cukup kuat dan berpotensi menimbulkan gejolak, termasuk terhadap stabilitas nilai tukar di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Karena itu, BI merasa perlu untuk bertindak cepat agar dampaknya tidak semakin meluas ke sektor riil dan konsumsi domestik.

Sebagai bagian dari upaya menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, BI mengandalkan strategi yang dikenal dengan istilah triple intervention atau intervensi tiga jalur.

Strategi ini mencakup intervensi di pasar valuta asing (valas), baik dalam bentuk transaksi spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Baca Juga:
Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Selain itu, BI juga turut melakukan intervensi terhadap Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai langkah menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Ramdan menambahkan bahwa melalui optimalisasi instrumen triple intervention, BI berupaya memastikan tersedianya likuiditas valas yang cukup untuk kebutuhan sektor perbankan dan dunia usaha.

Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga kestabilan kurs rupiah secara teknikal, tetapi juga sebagai bentuk jaminan bagi pelaku pasar bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan eksternal. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Pasca Adanya Kebijakan Tarif Impor AS, Pengamat Minta Pemerintah Tak Melulu Bilang Negara Masih Baik-baik Saja

Pengamat politik Hendri Satrio menilai pemerintah perlu jujur terhadap rakyat terkait kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya

Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk menghadapi tarif impor AS

Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Ketua KPK seharusnya tidak masuk ke jajaran komite pengawasan di Danantara

Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Pengamat Adi Prayitno menilai pemerintah Indonesia perlu membalas kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat

Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Kuasa hukum korban pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru yakin tersangka oknum TNI AL melakukan pembunuhan berencana

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;