Nasional, gemasulawesi - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul, menerima kunjungan sejumlah kepala daerah di kantor Kementerian Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, hadir empat bupati yakni Rum Pagau dari Boalemo, Syamsul Auliya Rahman dari Cilacap, Witiarso Utomo dari Jepara, dan Yunus Wonda dari Jayapura.
Pada pertemuan itu, Gus Ipul menyoroti betapa pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memperbarui data sosial di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sangat bergantung pada dukungan konkret dari pihak Pemda.
“Sebagaimana arahan Presiden, kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Langkah awalnya harus dimulai dengan pembenahan data. Presiden telah menugaskan BPS sebagai pengelola data agar tidak lagi ada tumpang tindih antara kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Untuk itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan DTSEN dilakukan setiap tiga bulan, dan yang tak kalah penting adalah keterlibatan aktif kepala daerah dalam proses tersebut.
“Kalau bisa, pembaruan data dilakukan setiap bulan. Data yang ada nanti kami kirimkan ke Dinsos untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pak Bupati, lalu dicek kembali. Masyarakat juga diberi ruang untuk terlibat melalui aplikasi cek Bansos, yang sudah dilengkapi fitur usulan dan sanggahan,” tuturnya.
Ia meyakini bahwa semakin akurat data yang dimiliki, maka setiap bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah akan lebih tepat menjangkau sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga memaparkan kepada keempat bupati mengenai progres pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Ia menyampaikan bahwa tahun ini telah disiapkan 100 lokasi rintisan untuk memulai program tersebut.
Sekolah-sekolah ini dirancang untuk menampung total 9.755 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin.
Proses pembelajaran nantinya akan didukung oleh 1.554 guru serta 3.390 tenaga pendidikan pendukung yang telah disiapkan pemerintah.
Baca Juga:
Menteri ESDM Minta Hilirisasi Terus Jalan untuk Jaga Ekonomi Lokal
Berikutnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan menambah 100 titik baru untuk Sekolah Rakyat.
“Tahun ini ditargetkan bisa dibuka 200 lokasi dengan total daya tampung mencapai 20 ribu siswa,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengusulkan agar anak-anak yang berusia 9 atau 10 tahun tetap diperbolehkan masuk kelas 1 SD.
“Nggak masalah kalau usianya 9 atau 10 tahun masuk kelas 1, karena mereka memang belum pernah sekolah sebelumnya. Di sinilah peran negara hadir untuk memberi mereka kesempatan,” jelasnya.
Keempat bupati yang hadir menyampaikan langsung kepada Gus Ipul bahwa mereka siap mendukung dan ikut ambil bagian dalam menyukseskan pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah mereka masing-masing. (*/Zahra)
