Kesiapan Sekolah Rakyat Ditinjau Langsung Seskab dan Tiga Menteri di Sentra Handayani

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PUPR dan Wamensos.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PUPR dan Wamensos. Source: (kemensos.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Menjelang peluncuran yang dijadwalkan pertengahan Juli, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya melakukan kunjungan untuk memantau kesiapan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Handayani, Jakarta.

Bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan Wamen Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Kabinet Teddy melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas, mulai dari asrama hingga ruang-ruang kelas.

Sekretaris Kabinet Teddy bahkan mencoba langsung tempat tidur dan kursi belajar yang akan digunakan siswa, guna memastikan kenyamanan serta kelayakan fasilitas yang tersedia.

Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan para calon siswa dan orangtua, sekaligus mengajak mereka melihat langsung sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Rakyat.

Baca Juga:
4 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Udara Penjajah Israel di Dekat Menara Shawa dan Hosari di Jalan Al-Wehda Kota Gaza

"Melalui Pak Teddy, kami berharap Bapak Presiden Prabowo berkenan menyesuaikan waktunya untuk meresmikan langsung Sekolah Rakyat ini," ujar Gus Ipul.

Di hadapan Sekretaris Kabinet Teddy, para orangtua, dan calon siswa, Gus Ipul menegaskan bahwa persiapan Sekolah Rakyat yang kini hampir rampung bukanlah hasil kerja Kementerian Sosial semata.

Ia menekankan bahwa sejak awal, program ini dibangun melalui kerja sama lintas kementerian yang saling mendukung dan berkolaborasi.

Gus Ipul secara khusus menyampaikan apresiasi atas respon cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum, yang mengerahkan lebih dari 100 orang pekerja dan melaksanakan pekerjaan tanpa henti selama 24 jam demi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Handayani.

Baca Juga:
Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pemkab dan Pemkot Perkuat Kolaborasi bersama Pemprov

Upaya serupa juga dilakukan di berbagai lokasi Sekolah Rakyat lainnya, yang menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mewujudkan program ini tepat waktu.

"Lebih dari seratus pekerja dikerahkan dan mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam. Ini bukan hanya mempercepat pembangunan, tapi juga memberi peluang kerja, karena dilakukan di banyak lokasi, bahkan lebih dari seratus titik," jelasnya.

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada 14 Juli 2025 dengan tahap matrikulasi sebagai langkah awal.

Gus Ipul menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat hadir secara langsung dalam peresmian peluncuran program tersebut.

Baca Juga:
Seskab Teddy Ungkap Megaproyek Baterai Listrik Karawang Siap Serap 8.000 Tenaga Kerja dan Percepat Transisi Energi

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Handayani dipersiapkan khusus untuk jenjang pendidikan setara SMP.

Terdapat tiga rombongan belajar dengan total 75 siswa, terdiri dari 35 siswa laki-laki dan 40 siswi perempuan, yang seluruhnya berasal dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sentra Handayani dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare dan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari siswa.

Fasilitas tersebut mencakup asrama untuk putra dan putri, gedung sekolah, kantor dan rumah bagi para guru, ruang makan, toilet ramah disabilitas, serta lapangan basket.

Baca Juga:
Fronx, Kendaraan Terbaru PT Suzuki Indomobil Sales dengan Beberapa Varian

Saat ini, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat telah mencapai 88,8 persen, sementara pekerjaan keseluruhan yang sudah diselesaikan berada di angka 92,6 persen.

Seluruh pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu sembilan hari ke depan agar siap digunakan sesuai jadwal.

Di sisi lain, Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan 100 sekolah pada tahap awal ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

"Kalau ditotal, anggarannya sekitar Rp1 triliun lebih untuk 100 sekolah di tahap awal, tepatnya sekitar Rp1,1 triliun," jelasnya.

Baca Juga:
Rumah Sakit yang Tersisa di Jalur Gaza Dilaporkan Terancam Ditutup Setiap Saat

Ia juga menyebut bahwa pembangunan Sekolah Rakyat, baik di tahap awal maupun lanjutan, melibatkan lebih dari 2.000 tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia.

"Untuk membangun 200 sekolah, diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp2 triliun dan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja dari seluruh penjuru Indonesia," ujar Dody.

Secara keseluruhan, pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, dengan rata-rata progres mencapai 83 persen.

Di beberapa titik, pengerjaan bahkan sudah hampir rampung, dengan capaian yang mendekati 90 persen.

Baca Juga:
Kemensos Respons Cepat Banjir dan Longsor di Parigi Moutong dengan Bantuan dan Layanan Kemanusiaan

Pada tahap awal, program Sekolah Rakyat mencakup total 395 rombongan belajar yang tersebar untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Sebanyak 100 lokasi dipilih untuk pelaksanaan program ini, dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Jawa.

Jawa memiliki 48 titik, disusul Sumatra dengan 22, Sulawesi 15 titik, lalu masing-masing 4 lokasi di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku, serta 3 titik di wilayah Papua.

Pemerintah telah menyiapkan tahap lanjutan program Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:
Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Masih Berlanjut, Begini Proses Terbarunya

Selain itu, sebanyak 45 gedung milik pemerintah daerah juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan program ini.

Gelombang berikutnya menargetkan pembentukan 424 rombongan belajar dengan melibatkan 10.600 siswa, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Gus Ipul Ajak Universitas An Nur Lampung Dukung Pengentasan Kemiskinan dan Pendidikan Inklusif Melalui Kolaborasi Nyata

Mensos Gus Ipul ajak sivitas akademika An Nur Lampung berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan lewat riset dan aksi lapangan.

Kepala PCO Hasan Nasbi Tegaskan Penulisan Sejarah Nasional Tak Bisa Muat Semua Peristiwa, Begini Alasannya

Kepala PCO Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa dalam proses penulisan sejarah Indonesia tidak mungkin merangkum seluruh peristiwa

Kemendagri Soroti Rendahnya Respons Pemda terhadap Pengendalian Inflasi, Ratusan Pemda Belum Jalankan Langkah Konkret

Kemendagri RI menyerukan agar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan laju inflasi

Ada Polda Aceh Hingga Sumsel, ini 7 Kesatuan Polri yang Terima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan personel Polri

Soroti Keputusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Gubernur Lemhannas Beri Respons Begini

Lemhannas memberikan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;