Menteri ESDM Minta Hilirisasi Terus Jalan untuk Jaga Ekonomi Lokal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Source: (esdm.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi di wilayah yang menjadi lokasi proyek pertambangan maupun hilirisasi.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi di daerah tidak boleh berhenti begitu proyek utama selesai dilaksanakan.

Karena itu, ia mendorong agar setelah proyek berakhir, tetap dilakukan diversifikasi hilirisasi di sektor-sektor lainnya sebagai upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bahlil saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi milik Konsorsium ANTAM-IBC-CBL.

Baca Juga:
Gus Ipul Ajak Universitas An Nur Lampung Dukung Pengentasan Kemiskinan dan Pendidikan Inklusif Melalui Kolaborasi Nyata

Proyek ini merupakan ekosistem baterai berbasis nikel yang pertama di dunia dengan sistem terintegrasi, sekaligus menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Kami sampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, Indonesia tidak boleh terjebak menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam. Jadi, setelah aktivitas pertambangan selesai, harus ada pengembangan hilirisasi lain yang dirancang. Proposal studi kelayakannya sudah kami terima, dan sejak sekarang kita sudah mulai memikirkan investasi apa yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut setelah tambang tidak lagi beroperasi,” ujar Bahlil saat berada di Karawang.

Dalam proyek ini, dirancang pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan, yang akan dimulai pada tahun ke-8 hingga tahun ke-9 masa pelaksanaan proyek.

Pusat ekonomi tersebut nantinya akan dibangun di atas lahan bekas tambang, sebagai upaya memanfaatkan kembali kawasan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Baca Juga:
Gandeng BI Perwakilan Sulsel, Pemerintah Kota Makassar Memperkuat Tata Kelola Digital di BUMD

“Supaya setelah kegiatan tambang berakhir, roda perekonomian di daerah tetap bergerak,” katanya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga menyampaikan pandangannya bahwa proyek ini adalah langkah besar yang akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

“Saya mendapat penjelasan dari para ahli bahwa bangsa ini benar-benar memiliki potensi untuk mandiri dalam hal energi. Dan menurut perhitungan saya, waktunya tidak akan lama. Dalam lima tahun, atau paling lambat enam tahun, kita sudah bisa capai swasembada energi,” ujar Prabowo.

Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai USD 5,9 miliar dan mencakup lahan seluas 3.023 hektare.

Baca Juga:
Erupsi Lewotobi Guncang Flores Timur, Tim Geologi Diterjunkan

Selain diproyeksikan menyerap sekitar 35 ribu tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, proyek ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mencakup pembangunan 18 dermaga multifungsi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung.

Secara total, proyek ini ditargetkan mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dengan kapasitas awal sebesar 6,9 GWh.

Seiring berjalannya waktu, kapasitas tersebut akan ditingkatkan hingga mencapai 15 GWh untuk memperkuat daya saing industri nasional.

Peningkatan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai kendaraan listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:
Seorang Remaja Palestina Meninggal setelah Ditembak oleh Pasukan Penjajah Israel di Timur Laut Ramallah

Ke depannya, ekosistem industri baterai terintegrasi ini diperkirakan mampu memasok kebutuhan baterai untuk sekitar 300 ribu unit kendaraan, sekaligus menekan impor bahan bakar minyak hingga 300 ribu kiloliter setiap tahun. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Kesiapan Sekolah Rakyat Ditinjau Langsung Seskab dan Tiga Menteri di Sentra Handayani

Sekolah Rakyat diluncurkan Juli 2025, ditujukan bagi keluarga miskin, dibangun di 100 lokasi dengan fasilitas lengkap.

Gus Ipul Ajak Universitas An Nur Lampung Dukung Pengentasan Kemiskinan dan Pendidikan Inklusif Melalui Kolaborasi Nyata

Mensos Gus Ipul ajak sivitas akademika An Nur Lampung berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan lewat riset dan aksi lapangan.

Kepala PCO Hasan Nasbi Tegaskan Penulisan Sejarah Nasional Tak Bisa Muat Semua Peristiwa, Begini Alasannya

Kepala PCO Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa dalam proses penulisan sejarah Indonesia tidak mungkin merangkum seluruh peristiwa

Kemendagri Soroti Rendahnya Respons Pemda terhadap Pengendalian Inflasi, Ratusan Pemda Belum Jalankan Langkah Konkret

Kemendagri RI menyerukan agar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan laju inflasi

Ada Polda Aceh Hingga Sumsel, ini 7 Kesatuan Polri yang Terima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan personel Polri

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;