Nasional, gemasulawesi - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membentuk tim khusus untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang tengah digagas oleh Kementerian Budaya.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa proses penulisan ulang sejarah tersebut dilakukan secara tepat, cermat, dan bertanggung jawab.
Upaya ini diharapkan dapat mencegah munculnya polemik di tengah masyarakat dan menjamin bahwa interpretasi sejarah yang disusun mencerminkan kebenaran serta fakta yang utuh.
Rencana pembentukan tim ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 6 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk tim tersebut diambil setelah melakukan konsultasi intensif dengan Ketua DPR dan para Pimpinan DPR RI lainnya.
Dasco menyatakan bahwa langkah ini menjadi penting mengingat sensitivitas isu yang berkaitan dengan penulisan ulang sejarah bangsa.
"Setelah melakukan konsultasi dengan Ketua DPR serta sesama Pimpinan DPR, maka DPR akan membentuk," jelas wakil ketua SPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam penjelasannya.
Lebih lanjut, Sufmi Dasco menyampaikan bahwa tim yang akan diturunkan berasal dari dua alat kelengkapan dewan, yakni Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI.
Menurutnya, kedua komisi tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan aspek hukum dan kebudayaan yang menjadi inti dari isu ini.
Ia juga menekankan bahwa seluruh anggota tim supervisi dipastikan akan bekerja secara profesional dalam menelaah setiap tahapan proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Budaya.
Sufmi Dasco berharap kehadiran tim khusus yang akan melakukan supervisi ini akan meredam kekhawatiran publik terhadap kemungkinan terjadinya distorsi sejarah dalam proses pembaharuan narasi nasional.
Ia menilai bahwa hal-hal yang sempat memunculkan kontroversi dalam beberapa waktu terakhir akan menjadi perhatian khusus bagi tim supervisi DPR RI.
Dengan demikian, proses penulisan ulang sejarah Indonesia dapat dilakukan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung upaya pelestarian nilai-nilai kebangsaan yang berbasis pada data sejarah yang valid dan akurat. (Antara)
