Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Indonesia bersiap untuk segera menggelar penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program prorakyat yang terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Bantuan ini menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Total penerima yang ditargetkan mencapai 18.277.083 keluarga.
Bantuan ini berbentuk penyaluran beras dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Program ini berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Pelaksanaan bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengatasi tekanan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2025.
Kesiapan penyaluran bantuan pangan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 3 Juni 2025, Airlangga memastikan bahwa bantuan pangan bisa segera dijalankan menyusul telah diterimanya anggaran belanja tambahan yang dibutuhkan untuk mendanai program tersebut.
"Seluruh program stimulasi ekonomi ini, beberapa digulirkan ke bulan Juli karena sebagian anggarannya baru bisa dipakai," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam penjelasannya di Jakarta.
Anggaran belanja tambahan (ABT) untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp4,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mencakup berbagai kebutuhan operasional program, mulai dari pengadaan beras, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan agar tepat sasaran.
Pemerintah juga memastikan bahwa penyaluran akan dilakukan secara one shoot, yaitu sekaligus untuk dua bulan dalam satu kali pengiriman.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung yang signifikan dalam meredam inflasi pangan serta mendukung stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pasalnya, bantuan pangan dalam bentuk beras tentu akan sangat membantu masyarakat, terlebih beras merupakan makanan poko di sebagian beras wilayah Indonesia.
Pemerintah terus menegaskan bahwa setiap proses dalam penyaluran bantuan pangan ini akan diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara maksimal oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. (Antara)
