Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengkritik keras kebijakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza yang kini hanya dilakukan lewat satu lembaga, yakni Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Ia menilai, keputusan menjadikan GHF sebagai satu-satunya pintu distribusi justru berisiko tinggi.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi perangkap yang mengancam keselamatan warga sipil di wilayah konflik.
Organisasi tersebut merupakan lembaga yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan telah mendapatkan persetujuan dari Israel untuk menjadi satu-satunya penyalur bantuan ke wilayah Gaza.
“Ratusan nyawa melayang saat mereka tengah mengantre bantuan pangan, akibat serangan brutal yang dilakukan oleh penjajah Israel,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa menurut sejumlah aktivis kemanusiaan internasional, kekejaman yang terjadi di Gaza saat ini bahkan melampaui kebiadaban tragedi Holocaust.
Lebih miris lagi, baru-baru ini beredar kabar adanya temuan zat terlarang di dalam bantuan makanan yang dikirimkan.
Hal tersebut, menurutnya, hanya memperparah penderitaan yang sudah begitu berat dialami oleh warga Gaza.
Baca Juga:
Kemensos Gandeng PPATK Pastikan Bansos Tepat Sasaran dan Efektif
“Mereka sudah dalam kondisi kelaparan, tapi masih diliputi rasa takut saat hendak makan karena khawatir makanan itu mengandung zat terlarang. Ini bentuk kekejaman luar biasa dari penjajah Israel yang menyiksa mental warga Palestina,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil peran lebih aktif dalam merespons situasi di Gaza.
Ia menilai penting bagi Indonesia untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta seluruh negara di dunia agar segera menghentikan aksi genosida yang berlangsung.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara luas tanpa hambatan.
Baca Juga:
Kemensos dan DEN Percepat Digitalisasi Bansos Lewat DTSEN dan Infrastruktur Digital Publik
Sukamta menyampaikan harapannya agar kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi, serta keikutsertaannya dalam pertemuan BRICS di Brasil, membawa agenda utama untuk mendorong penghentian genosida di Palestina.
Menanggapi kekosongan posisi Duta Besar RI untuk PBB di New York dan Jenewa, ia mendorong Kementerian Luar Negeri agar segera mempercepat proses penunjukan, mengingat posisi tersebut sangat strategis dan krusial.
“Peran duta besar sebagai garda terdepan sangat dibutuhkan untuk menjalankan diplomasi yang aktif dan bergerak cepat,” tutupnya. (*/Zahra)
