Nasional, gemasulawesi - Kementerian Sosial memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif digitalisasi bantuan sosial yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih akurat, transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
“Saya berharap digitalisasi ini betul-betul bisa menjadi solusi agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure dalam Program Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Agus Jabo mengungkapkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial selama ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Baca Juga:
Cek Kesehatan Gratis untuk Siswa Sekolah Rakyat dan Nasional, Dimulai Hari ini
Salah satu masalah utama adalah persoalan akurasi data penerima, yang kerap mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Saya ingin ke depan, dengan sistem digital, bantuan sosial bisa benar-benar diterima oleh keluarga yang memang berhak,” tegas Agus Jabo.
Saat ini, Kementerian Sosial tengah menyalurkan bantuan sosial untuk periode triwulan kedua tahun 2025.
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Baca Juga:
Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk Lindungi Hak Sipil dan Perkuat Nilai Keluarga
Penyaluran ini dilakukan menggunakan data transisi, yang kini beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kemarin kita masih pakai DTKS, sekarang sudah beralih ke DTSEN, sesuai dengan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” jelasnya.
Agus Jabo menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Sosial terus menjalin koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara rutin.
Ia mengakui masih ditemukan adanya kesalahan data, seperti orang yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru masuk dalam daftar penerima.
Baca Juga:
Gubernur Papua Tengah dan Wali Kota Sibolga Temui Wamensos, Usulkan Sekolah Rakyat di Daerahnya
“Kami turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan data DTSEN dengan penerima bantuan. Proses pemutakhiran ini dilakukan tiap tiga bulan, sesuai dengan arahan Inpres, dan dikerjakan bersama BPS,” terang Agus Jabo.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif Kemensos dalam mendukung proses digitalisasi bantuan sosial.
Ia mengingatkan semua kementerian dan lembaga yang terlibat agar bersinergi dan menjaga kekompakan, terutama dalam hal berbagi data dan informasi.
“Semua pihak harus saling mendukung. Saya tegaskan, selama semuanya dilakukan demi kepentingan nasional, tidak ada tantangan yang tak bisa diselesaikan,” ujar Luhut.
Baca Juga:
Ambisi Besar RANS Simba Bogor untuk Tembus 4 Besar Klasemen IBL 2025
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi bansos sangat bergantung pada kerja sama yang solid.
“Teknologi kita sudah berkembang jauh, dan saya yakin bangsa ini mampu. Kita hanya perlu kompak,” tambahnya.
Luhut juga mengingatkan pentingnya saling menghargai dan terbuka satu sama lain dalam kepemimpinan. “Kadang kita merasa paling tahu segalanya sebagai pemimpin, padahal harusnya kita juga mau mendengar dan diberi masukan,” katanya.
Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional telah menggagas rencana pembangunan infrastruktur digital publik untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Baca Juga:
Kesiapan Sekolah Rakyat Ditinjau Langsung Seskab dan Tiga Menteri di Sentra Handayani
Tujuan utamanya adalah memastikan data penerima bansos benar-benar akurat, agar bantuan tepat sasaran.
Digitalisasi ini akan mengadopsi kerangka Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup tiga aspek utama: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi.
Rancangan digitalisasi tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan bersama antara DEN, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemendagri, BPS, dan beberapa lembaga terkait lainnya.
Jika sesuai rencana, proyek percontohan infrastruktur digital publik ini akan mulai diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. (*/Zahra)
