Gubernur Papua Tengah dan Wali Kota Sibolga Temui Wamensos, Usulkan Sekolah Rakyat di Daerahnya

Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Source: (kemensos.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Gubernur Papua Tengah, Meki Napiwa, bersama Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyampaikan harapan agar Sekolah Rakyat bisa dibangun di wilayah mereka.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial.

“Kami sangat berharap ada kesempatan agar Sekolah Rakyat bisa berdiri di Nabire,” ujar Gubernur Meki.

Ia mengungkapkan bahwa enam dari delapan kabupaten di Papua Tengah tergolong rawan konflik, dan banyak anak-anak terpaksa mengungsi serta tidak bisa mengakses pendidikan.

Baca Juga:
Mengenal Lebih Dalam OnePlus 13s: Ponsel Mini dengan Kekuatan Luar Biasa Bak Ponsel Unggulan

Ia menambahkan, “Kami sudah siapkan lahan seluas 10 hektare di Nabire. Kalau bisa direalisasikan tahun ini, anak-anak pengungsi akan bisa kembali bersekolah.”

Selain Nabire, Meki juga mengusulkan agar Mimika dijadikan lokasi tambahan untuk pendirian Sekolah Rakyat.

“Kami nilai Mimika dan Nabire relatif aman dari konflik, jadi cocok untuk tempat belajar,” katanya.

Saat ini, dokumen dan persyaratan untuk pengajuan Sekolah Rakyat di Nabire telah disusun lengkap. Sementara itu, berkas pendukung dari Mimika tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Menyerbu Sumur Air di Wilayah Ein Samia Sebelah Timur Laut Ramallah

Bupati Nabire, Mesak Magai, menambahkan bahwa kebutuhan pendidikan sangat mendesak karena banyak warga yang mengungsi ke Nabire dan Mimika akibat konflik di daerah lain.

“Kami benar-benar butuh sarana pendidikan dan dukungan bagi pengungsi,” ungkapnya.

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, juga mengajukan permohonan serupa.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan lahan bersertifikat seluas 12 hektare untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat.

Baca Juga:
Diperingati Setiap Tanggal 10 Muharram, Masyarakat di Sulawesi Selatan Tetap Pertahankan Tradisi Bubur Syura

“Kami sangat antusias dengan program ini karena di Sibolga masih banyak anak yang berhenti sekolah,” katanya.

Menurutnya, banyak anak di daerahnya terpaksa meninggalkan sekolah karena membantu orang tua berdagang ikan.

Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dianggap sangat penting.

“Semua dokumen sudah kami siapkan. Kami berharap usulan ini bisa segera dipertimbangkan untuk prioritas tahun ini,” lanjutnya.

Baca Juga:
Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf atas Tragedi Selat Bali dan Sebut Bakal Evaluasi Keselamatan Kapal

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang turun-temurun.

Program pendidikan berasrama ini dijalankan melalui kerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menjelaskan, “Kami ingin anak-anak lulusan Sekolah Rakyat punya pengetahuan yang memadai, karakter nasionalisme yang kuat, dan siap menjadi pemimpin masa depan.”

Selain pendidikan formal, anak-anak juga akan dibekali keterampilan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Baca Juga:
Dinas Pendidikan Parigi Moutong Gandeng Seniman Lokal Lewat Program GSMS 2025 untuk Perkuat Pendidikan Seni di Sekolah

Tak hanya itu, orang tua mereka juga akan diberdayakan, dan tempat tinggal keluarga akan dibenahi.

“Presiden berharap anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu turut hadir Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, serta Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Komdigi Pastikan Layanan Internet Tersedia di Sekolah Rakyat untuk Dukung Pendidikan Inklusif Digital

Komdigi RI menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan internet untuk proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat

DPR RI akan Bentuk Tim Khusus untuk Supervisi Penulisan Ulang Sejarah, Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Alasannya

DPR RI berencana membentuk tim khusus untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Budaya

Menko Airlangga Pastikan Bantuan Beras untuk 18 Juta Keluarga Siap Disalurkan, Cek Jadwal Penyalurannya

Pemerintah Indonesia disebut bersiap untuk segera menggelar penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, begini kata Menko Airlangga

Kementerian Imipas Pindahkan 921 Napi yang Berisiko Tinggi ke Nusakambangan, Ternyata Begini Alasannya

Imipas pindahkan 921 narapidana dari berbagai wilayah di Indonesia ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Pulau Nusakambangan

Menkomdigi Meutya Hafid Dorong Pemanfaatan AI Inklusif agar Teknologi Dirasakan Merata hingga Wilayah Terpencil

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan agar teknologi AI yang dikembangkan di Indonesia memberikan manfaat masyarakat luas

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;