Nasional, gemasulawesi - Kementerian Sosial kini mengarahkan fokusnya untuk mengubah cara pandang dalam penyaluran bantuan sosial.
Tidak lagi sekadar memberikan perlindungan, tetapi lebih menekankan pada upaya pemberdayaan.
Tujuannya agar para penerima manfaat, khususnya yang masih berada dalam usia produktif, mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Dengan begitu, mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, melainkan bisa berkembang secara mandiri.
Baca Juga:
Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk Lindungi Hak Sipil dan Perkuat Nilai Keluarga
Meski begitu, perubahan arah kebijakan ini tidak bisa berjalan efektif tanpa keterlibatan banyak pihak, terutama para kepala daerah.
Karena itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengimbau mereka untuk turut mendukung transformasi cara pandang dalam penyaluran bantuan ini.
“Selama ini, bantuan sosial sifatnya masih pasif. Sekarang kami sedang mendorong agar bantuan itu lebih mengarah pada pemberdayaan," ujar Agus Jabo saat berbincang dengan Wali Kota Tual H. Yani Renuat, Ketua DPRD Kota Tual Aisa Renhoat, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, serta Sekda Parigi Moutong Zulfinasaran di Kantor Kementerian Sosial.
Ia menekankan pentingnya perubahan ini agar masyarakat, khususnya yang berada dalam usia produktif, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.
Baca Juga:
Lebih dari 80 Persen Bansos Tersalurkan, Kemensos Kejar Penyelesaian Burekol
"Mereka harus mampu berdaya dan mandiri," tambahnya.
Agus Jabo menegaskan bahwa pergeseran cara pandang ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari upaya konkret untuk menindaklanjuti instruksi yang tertuang dalam Inpres No. 8 Tahun 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan serta menghapus kemiskinan ekstrem secara lebih terarah dan menyeluruh.
Selain mendorong perubahan dalam pendekatan bantuan sosial, Kementerian Sosial juga menempuh langkah-langkah lain untuk menghentikan siklus kemiskinan.
Salah satu langkah yang diambil adalah menyediakan akses pendidikan yang bermutu dan tanpa biaya bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemensos bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membangun Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah bergandengan tangan untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat tahap awal akan mulai menjalankan program matrikulasi pada tahun ajaran ini, dengan memanfaatkan fasilitas dan bangunan yang sudah tersedia.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan lahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tak hanya lahan, mereka juga bertanggung jawab menyediakan dokumen-dokumen pendukung untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat ke depan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengajak para kepala daerah serta perwakilan yang hadir untuk turut aktif dalam mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan berbagai syarat, mulai dari kesiapan lahan hingga kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
Hal ini dianggap krusial agar pelaksanaan dan pengembangan Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal sesuai target yang diharapkan.
"Tolong segera lengkapi semua keperluan untuk Sekolah Rakyat, baik yang perintis maupun terkait lahannya," ujar Agus Jabo dengan penekanan.
Seruan dari Agus Jabo mendapat tanggapan positif dari para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satunya datang dari Wali Kota Tual, H. A. Yani Renuat, yang menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya menyambut baik arahan dari Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi penuh dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat.
“Masyarakat menyambut kebijakan Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo dengan sangat antusias. Respons mereka sangat positif terhadap tujuan yang ingin dicapai lewat program ini,” ujar Yani.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Tual telah menyiapkan lahan dan saat ini tengah merampungkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. (*/Zahra)
