Bakamla Minta Dukungan DPR Menjaga Perairan Indonesia

<p>Foto: Kapal Coast Guard. Bakamla Minta Dukungan DPR Menjaga Perairan Indonesia.</p>
Foto: Kapal Coast Guard. Bakamla Minta Dukungan DPR Menjaga Perairan Indonesia.

Gemasulawesi– Bakamla meminta dukungan DPR, agar bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Apalagi, belakangan kapal China di perairan Natuna Utara kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal Indonesia.  

“Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut China Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis,” ungkap Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 13 September 2021.

Menurut dia, Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI. Salah satunya pesawat.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

“Kami kerja sama dengan Kogabwilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogabwilhan I dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerja sama pemantauan udara,” kata dia.

Dia menyatakan kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal China juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

“Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah (Kementerian) ESDM,” kata Irawan.

Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar.

Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan.

“Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan mungkin ribuan kapal yang ada di sana,” ujarnya.

Kabar lain yang disampaikan Irawan yakni ihwal keberadaan kapal induk milik angkatan laut Amerika Selatan di perairan Laut China Selatan. Dia mengatakan ketegangan di wilayah tersebut masih belum menurun.

“Ini ada berita terbaru bahwa kurang lebih jarak 50 nautical mile (setara 1.852 kilometer) dari Natuna itu sudah ada kapal induk Amerika di sana dan mendekati kapal survei China,” tutupnya. (***)

Baca juga: Puluhan TKA China Masuk Sulsel Saat PPKM Darurat

...

Artikel Terkait

wave

Pembobol Deposito Rp45 M Nasabah BNI di Makassar Jadi Tersangka

Hasil pengembangan penyelidikan Bareskrim Polri, pembobol deposito Rp45 Miliar di Makassar ditetapkan menjadi tersangka. Korban nasabah BNI.

Personel TNI di Perbatasan RI-Malaysia Gagalkan Penyelundupan Land Cruiser

Personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Malaysia gagalkan penyelundupan satu unit mobil Toyota Land Cruiser asal Malaysia.

Peserta Tes PPPK Guru 2021 Datang Terlambat Bakal Diikutkan Sesi Kedua

Bagi pengumuman terpaut syarat penerapan uji kompetensi awal PPPK guru 2021, telat muncul tidak sesuai agenda, diikutkan ke pilih sesi kedua.

Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah dan Wakilnya agar Rukun Mengabdi untuk Rakyat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk rukun bersama wakilnya dalam mengabdikan diri untuk rakyat.

Enrique Maluku dari Indonesia adalah Pengeliling Bumi Pertama

Pengeliling bumi pertama adalah orang Indonesia bernama Enrique Maluku, bukan Fernando de Magelhaens, penjelajah Portugis seperti selama ini.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;