Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Umar Hasibuan, kembali menarik perhatian publik dengan pernyataannya yang secara terbuka meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengganti Kapolri yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
Melalui unggahan di akun X resminya, Umar menyuarakan pandangannya pada Rabu, 23 Juli 2025.
Kapolri Listyo Sigit diketahui telah mengemban jabatannya sejak tahun 2021. Umar menilai bahwa dengan durasi jabatan tersebut, sudah waktunya dilakukan pergantian untuk memberikan ruang regenerasi di tubuh kepolisian.
"Dear pak @prabowo kapolri skrg menjabat sjk 2021 artinya dia sdh 4 thn jd kapolri. Gantilah agar terjadi regenerasi ditubuh polri." Tulis cuitan Umar Hasibuan.
Pernyataan Umar ini sontak memancing perbincangan, mengingat pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah keputusan strategis yang berada langsung di bawah kewenangan Presiden.
Regenerasi dalam institusi seperti Polri memang kerap menjadi topik yang sensitif, terlebih jika dikaitkan dengan stabilitas dan arah reformasi di tubuh kepolisian.
Lebih lanjut, Umar tidak hanya menyuarakan permintaan penggantian, tetapi juga turut menyodorkan nama calon pengganti yang dinilainya layak untuk memimpin Polri.
"Irjen Rudi Darmoko sgt layak jadi Kapolri pengganti Listyo sigit," sambung cuitan Umar Hasibuan.
Namun, dalam pernyataannya tersebut, Umar tidak menyampaikan secara spesifik alasan mengapa dirinya mengusulkan Irjen Rudi Darmoko, yang kini menjabat sebagai Kapolda NTT.
Nama Irjen Rudi Darmoko memang tidak asing di lingkungan kepolisian, namun masih belum ada pernyataan resmi baik dari pihak Istana maupun dari internal Polri mengenai kemungkinan rotasi di pucuk pimpinan kepolisian.
Secara umum, masa jabatan Kapolri tidak diatur secara kaku dalam aturan perundang-undangan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa periode masa jabatan biasanya berkisar antara dua hingga empat tahun, tergantung pada pertimbangan kebijakan negara dan kebutuhan institusional.
Oleh karena itu, permintaan Umar Hasibuan ini bisa saja menjadi pemicu diskusi publik yang lebih luas terkait regenerasi kepolisian.
Mengingat situasi politik dan keamanan nasional yang dinamis, usulan semacam ini tentu akan menjadi perhatian, terutama jika mulai bergulir di ruang-ruang diskusi elite pemerintahan. (*/Risco)
