Nasional, gemasulawesi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa proses penyelidikan atas dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus masih terus berjalan.
Fokus penyelidikan saat ini masih berkisar pada peran mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
“Khusus untuk perkara ini, penyelidikan kami masih berputar di lingkaran orang-orang tersebut,” kata Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Asep menambahkan bahwa langkah awal penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus dilakukan dengan menelusuri keterlibatan pihak penyelenggara atau biro perjalanan haji dan umrah.
Baca Juga:
Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Terkait Harun Masiku
“Salah satu yang kami periksa kemarin adalah pemilik biro perjalanan, karena merekalah yang menjadi penerima terakhir kuota haji sebelum disalurkan ke masyarakat,” ujar Asep.
Ia menjelaskan bahwa KPK melakukan penyelidikan secara bertahap untuk mengungkap kasus ini.
“Pemeriksaan dimulai dari pihak penyelenggara, dalam hal ini biro perjalanan, lalu berlanjut ke penyelenggara haji di Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta pihak-pihak lainnya,” jelasnya.
Kemudian menambahkan, jika nantinya KPK menemukan informasi yang mengarah pada Yaqut Cholil Qoumas, maka yang bersangkutan akan dimintai keterangan.
Baca Juga:
Putusan Banding Kasus Narkoba Eks Anggota Satresnarkoba Barelang Ditunda, Sidang Lanjut Akhir Juli
“Pasti akan kami panggil begitu ada informasi yang mengaitkan beliau. Semua prosesnya dilakukan secara bertahap,” katanya.
“Kalau akhirnya sampai pada level pimpinan tertinggi, tentu akan kami minta hadir untuk memberikan klarifikasi,” tambahnya.
KPK mengungkap adanya dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji khusus yang muncul setelah Pemerintah Indonesia memperoleh tambahan 20.000 kuota dari Pemerintah Arab Saudi.
Merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan bahwa delapan persen dari total kuota diperuntukkan bagi haji khusus, sementara sisanya, yaitu 92 persen, dialokasikan untuk haji reguler.
Baca Juga:
Uang Rp200 Juta Hilang di Kantor Wali Kota Jakut, Rekaman CCTV Ungkap Sosok Pelaku
Namun, dalam praktiknya, tambahan 20.000 kuota tersebut justru dibagi rata masing-masing 50 persen untuk haji khusus dan reguler.
“Pembagian seperti itu tidak semestinya terjadi. Dari sinilah diduga ada pihak yang mengambil keuntungan dari kuota haji khusus,” ujar Asep.
Pada 20 Juni 2025 lalu, KPK juga menyampaikan bahwa sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus tersebut.
Setelah pernyataan yang disampaikan pada tanggal tersebut, KPK telah memanggil beberapa pihak, termasuk ustaz Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, untuk dimintai keterangan.
Baca Juga:
Satgas Pangan Ungkap Produsen Beras Langgar Standar Mutu, 201 Ton Disita
Di kesempatan lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan bahwa dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus bukan hanya terjadi di tahun 2024, melainkan juga diduga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2024, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama Pansus adalah pembagian kuota tambahan dari Arab Saudi, di mana 20.000 kuota dialokasikan secara merata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus oleh Kementerian Agama. (*/ANTARA)
