Pemerintah Naikkan Anggaran Sekolah Rakyat 2026, Perluas Fasilitas dan Tambah Ratusan Titik Baru

Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf
Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Mensos Saifullah Yusuf Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pada tahun 2026 akan ada peningkatan alokasi dana yang signifikan bagi program Sekolah Rakyat.

Ia menyebutkan, tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat fasilitas guna mendukung kegiatan belajar para siswa.

Alokasi anggaran bagi Sekolah Rakyat pada tahun ini mencapai Rp7 triliun, yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, jumlah tambahan anggaran untuk tahun 2026 rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:
Mensos dan Menkeu Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Penyaluran 15 Ribu Laptop untuk Siswa

“Pada 15 Agustus nanti, Bapak Presiden akan memaparkan RAPBN 2026 kepada DPR, termasuk membahas anggaran Sekolah Rakyat yang naik cukup signifikan,” ujar Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan.

Ia memaparkan bahwa dana untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun ini mencapai Rp7 triliun.

Anggaran tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Sosial saja.

Sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, juga mendapatkan bagian dari alokasi tersebut.

Baca Juga:
Petugas Lapas Parigi Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Botol Sampo

Kenaikan anggaran tersebut dinilai penting karena jumlah Sekolah Rakyat dipastikan bertambah lebih dari seratus unit.

Kementerian Sosial menyebutkan, pada 15–16 Agustus akan mulai beroperasi 100 titik Sekolah Rakyat.

Selanjutnya, pada bulan September akan dibuka tambahan 59 titik baru.

Secara keseluruhan, terdapat 159 lokasi Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menampung lebih dari 15 ribu siswa di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Pemerintah Dorong Pembiayaan Mikro sebagai Solusi Hadapi Rentenir Perumahan

“Tahun depan, jumlahnya akan naik jauh lebih besar karena operasionalnya mencakup satu tahun penuh untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan. Oleh karena itu, kami menyiapkan anggaran yang cukup besar,” terangnya.

Selain untuk operasional fasilitas sekolah dan honor para pengajar, anggaran tersebut juga mencakup berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Termasuk di dalamnya adalah biaya pembangunan bagi daerah yang belum memiliki sarana pendidikan yang memadai.

Tidak hanya itu, pemerintah juga merencanakan penyediaan laptop bagi setiap siswa untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

Baca Juga:
WHO Peringatkan Lebih dari 14.000 Pasien di Jalur Gaza Masih Sangat Memerlukan Perawatan Medis Khusus

Perangkat tersebut akan digunakan secara langsung oleh peserta didik saat mengikuti pembelajaran.

Untuk tahun ini saja, jumlah yang disiapkan mencapai lebih dari 15 ribu unit.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf membenarkan rencana pembagian 15 ribu unit laptop tersebut, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa di total 159 Sekolah Rakyat yang telah maupun akan beroperasi tahun ini.

“Untuk tahap awal, jumlahnya sekitar 9.700 lebih,” ujar Saifullah Yusuf, sambil menjelaskan bahwa pembagiannya direncanakan pada akhir Agustus atau awal September 2025. (*/ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Mensos dan Menkeu Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Penyaluran 15 Ribu Laptop untuk Siswa

Mensos Saifullah Yusuf dan Menkeu Sri Mulyani meninjau SRMA 10 Jakarta, memastikan penyaluran laptop demi mendukung kegiatan belajar siswa.

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Jakarta Barat, 10 Pelaku Ditangkap

Polda Metro Jaya membongkar kasus eksploitasi seksual anak di Jakarta Barat, menangkap 10 pelaku, menyita barang bukti.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK Terkait Persetujuan Anggaran

KPK menyelidiki dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK kepada yayasan anggota DPR, diduga terkait persetujuan penambahan anggaran.

KPK Dekati Akhir Penyelidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus 2024

KPK mengebut penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, termasuk pemanggilan tokoh penting dan temuan kejanggalan oleh Pansus DPR

Warga Jakarta Diajak Terlibat dalam Pembangunan Lewat Skema Pembiayaan Kreatif

Pemprov DKI Jakarta dorong partisipasi warga dalam pembangunan kota melalui skema pembiayaan alternatif seperti KPBDU, BGS, BSG, investasi.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;