Pemerintah Dorong Pembiayaan Mikro sebagai Solusi Hadapi Rentenir Perumahan

Menteri Bidang Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait.
Menteri Bidang Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi praktik rentenir di bidang perumahan dengan menawarkan skema pembiayaan mikro sebagai solusinya.

Ara menyatakan dengan tegas bahwa dirinya berkomitmen untuk menghentikan praktik rentenir dan tengkulak yang kerap mempersulit masyarakat, khususnya dalam akses pembiayaan perumahan.

"Negara harus mampu menyingkirkan para rentenir dan tengkulak," kata Ara.

Pemerintah tidak boleh tunduk terhadap maraknya praktik pinjaman ilegal yang selama ini justru membuat masyarakat miskin semakin terjebak dalam utang berkepanjangan.

Baca Juga:
Mentan Amran: Lonjakan Produksi Beras Bukti Nyata Kebangkitan Pertanian Nasional

Situasi ini dinilai sangat merugikan dan tak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa solusi nyata dari negara.

Oleh karena itu, menurut Ara, perlu ada terobosan pembiayaan yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan rakyat kecil.

"Kita perlu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih sederhana, cepat diakses, dan terjangkau. Hanya melalui langkah ini kita bisa menyingkirkan peran rentenir dan tengkulak di tengah masyarakat," ujar Ara.

Ia menyoroti perlunya kolaborasi antar lembaga pembiayaan milik negara guna mempercepat akses kepemilikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga:
KPK Geledah Perusahaan Patungan RI-Jepang Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan LNG di Pertamina

Saat ini, salah satu inisiatif yang sedang aktif didorong pemerintah adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan.

Program ini hadir sebagai bentuk inovasi dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih layak bagi masyarakat.

Tujuannya adalah memberikan pilihan pembiayaan yang lebih sehat dan terjangkau dibandingkan skema pinjaman konvensional yang merugikan.

Sasaran utamanya adalah masyarakat di wilayah yang selama ini hanya memiliki akses pada rentenir atau lembaga pinjaman informal semacam "bank emok".

Baca Juga:
BSMI Siap Salurkan Bantuan ke Gaza Lewat Udara dan Kirim Tim Medis Spesialis

"Di Subang, kami mengajak masyarakat untuk memilih Pembiayaan Home dibanding harus terjerat utang rentenir," ujar Ara.

Lewat program ini, warga tak hanya bisa memperbaiki rumah agar lebih layak ditinggali, tapi juga dapat menggunakannya sebagai sarana usaha, sehingga turut mendorong peningkatan ekonomi keluarga secara langsung.

Ara menyebut masih banyaknya rumah tak layak huni di sejumlah daerah merupakan akibat dari kemiskinan yang bersifat struktural, yang akhirnya membuat warga bergantung pada pinjaman informal.

Karena itu, ia mengajak semua pihak menjadikan pembiayaan mikro perumahan sebagai agenda nasional yang perlu diprioritaskan.

Baca Juga:
TNI AL Evakuasi Warga Pesisir Antisipasi Tsunami Akibat Gempa Rusia

“Kami saat ini juga tengah mengajukan agar program renovasi rumah ini disandingkan dengan FLPP sebagai program unggulan,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk ikut mendukung agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga kurang mampu, sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang merugikan. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Mentan Amran: Lonjakan Produksi Beras Bukti Nyata Kebangkitan Pertanian Nasional

Lonjakan produksi beras nasional di era Menteri Amran menjadi bukti nyata kemandirian pangan dan dorongan bagi kesejahteraan petani.

KPK Geledah Perusahaan Patungan RI-Jepang Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan LNG di Pertamina

KPK menggeledah PPT Energy Trading terkait dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina, melibatkan kerja sama Indonesia-Jepang dan investasi.

KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP menangkap kapal Malaysia ilegal di Selat Malaka; diduga melanggar hukum perikanan dan membawa awak Myanmar.

Evakuasi Tuntas, Perjalanan KRL Bogor-Jakarta Masih Alami Penyesuaian

Meski evakuasi KRL anjlok di Stasiun Jakarta Kota telah selesai, rekayasa perjalanan KRL Bogor-Jakarta masih diberlakukan sementara waktu.

DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset, Pemerintah: Itu Langkah Positif

RUU Perampasan Aset kini diinisiasi DPR. Pemerintah menyambut baik, menunggu hasil evaluasi Prolegnas dan konsolidasi di parlemen.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;