Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pasokan beras di ibu kota tetap terjamin meski ada penarikan beras oplosan.
Peredaran beras oplosan itu sebelumnya terjadi melalui Food Station, namun kondisi ini tidak mengancam ketersediaan beras bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa penarikan itu tidak akan berdampak pada ketersediaan beras untuk warga.
Pramono mengatakan, “Saya bersyukur karena bagaimanapun Food Station adalah penyedia beras bagi Jakarta. Kemarin, kami juga meminta agar alat tersebut tidak dijadikan barang bukti sehingga tetap bisa dioperasikan.”
Baca Juga:
Pemerintah Papua Barat Daya Percepat Pemekaran Enam Calon Kabupaten Baru
Ia menerangkan bahwa penyitaan alat produksi Food Station sebagai barang bukti dan penghentian pengoperasiannya dapat berimbas pada pasokan beras di Jakarta.
“Kalau alatnya tidak diizinkan beroperasi, tentu pasokan beras di Jakarta akan terdampak. Karena itu, kami bersyukur alat tersebut bisa tetap digunakan. Sementara yang sudah ditarik, ya memang harus ditarik,” ujar Pramono.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI bertekad melakukan pembenahan dalam pengelolaan Food Station, termasuk melakukan penyegaran pada jajaran manajemen di level direksi.
Ia juga mengimbau agar pimpinan baru di Food Station menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi.
Baca Juga:
Infinix GT 30 Hadirkan Fitur Gaming untuk Segmen Ponsel Terjangkau, Inilah Spesifikasinya
Pramono menegaskan, “Kami tetap mengharapkan direksi yang ada sekarang bekerja profesional, dan untuk posisi direksi yang baru juga sudah kami buka. Karena itu, saya benar-benar meminta agar seluruh jajaran Food Station bekerja secara profesional.”
Dia menekankan bahwa, meskipun ada kasus beras oplosan, pasokan beras bagi warga Jakarta tetap terjamin aman.
"Persediaan beras aman, stoknya terkendali," tegas Pramono.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan penyesalannya atas peredaran beras oplosan yang diduga bersumber dari Food Station, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI.
Ia menekankan pentingnya memperketat pengawasan dan memperbaiki tata kelola BUMD di masa mendatang guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Pramono juga mengungkapkan bahwa peredaran beras oplosan tersebut menimbulkan keresahan, mengingat besar kemungkinan produk itu sudah dikonsumsi warga.
“Kalau memungkinkan untuk ditarik, saya minta ditarik. Namun persoalannya, kemungkinan besar beras itu sudah dikonsumsi,” ujar Pramono. (*/Zahra)
