Komisi X Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Terbuka untuk Semua Lembaga Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan informasi mengenai program dari Kemendikdasmen.

Menurutnya, kementerian tersebut sudah menyiapkan skema penyelenggaraan bimbingan teknis bagi lembaga pendidikan.

Program bimtek itu dirancang agar bisa menjangkau berbagai lembaga secara menyeluruh.

Pelaksanaannya dilakukan dengan sistem bergilir sehingga kesempatan dapat dirasakan secara adil.

Baca Juga:
KAI Hadirkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang untuk Perkuat Distribusi Hasil Bumi

Setiap lembaga pendidikan memperoleh peluang yang sama untuk mengikuti bimtek tersebut.

Bimbingan teknis itu tidak hanya ditujukan bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) juga termasuk dalam sasaran program.

Selain itu, ormas lainnya hingga sekolah negeri pun mendapat kesempatan yang sama.

Baca Juga:
Sejumlah Warga Palestina Terluka dalam Serangan yang Dilakukan Penjajah Israel di Kota Halhul dan Surif

Lalu menegaskan, “Fokus kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, sudah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena pada prinsipnya semua mitra akan memperoleh kesempatan yang sama.”

Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas polemik yang muncul terkait Surat Undangan Bimtek Kemendikdasmen.

Surat itu berisi agenda Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, serta Penguatan Karakter untuk wilayah Jawa Tengah 2.

Polemik muncul karena surat tersebut viral dengan dugaan hanya mengundang peserta dari sekolah Muhammadiyah.

Baca Juga:
Gerebek Beberapa Rumah, Pasukan Penjajah Israel Dilaporkan Menyerbu Desa al-Tuwani di Masafer Yatta

Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menyikapi persoalan tersebut dengan cara yang proporsional.

Lalu menegaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional perlu dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip inklusif dan adil.

Ia juga menambahkan bahwa setiap pemangku kepentingan harus mendapat ruang yang sama dalam pelaksanaannya.

Dia menuturkan bahwa Kemendikdasmen membangun semangat kebersamaan melalui konsep gotong royong.

Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Kepercayaan pada Data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2025 Capai 5,12 Persen

Semangat itu diwujudkan lewat berbagai program prioritas yang telah disiapkan.

Program tersebut mencakup penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, hingga revitalisasi satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, semua pihak diajak untuk ikut serta dan memberikan kontribusi.

Ia menuturkan, “Kita jangan sampai menimbulkan kesan adanya penolakan atau keberpihakan pada satu pihak saja. Justru yang harus dilakukan adalah saling menguatkan serta mendorong agar program Kemendikdasmen dapat berjalan maksimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya.”

Baca Juga:
Otoritas Penjajah Israel Melarang Mufti Besar Yerusalem dan Wilayah Palestina Memasuki Masjid Al-Aqsa selama 6 Bulan

Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga, sebab pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa dan tidak boleh dibatasi oleh afiliasi organisasi.

Ia berkata, “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita dapat menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas dan inklusif untuk semua.” (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

KAI Hadirkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang untuk Perkuat Distribusi Hasil Bumi

KAI meluncurkan kereta khusus petani-pedagang guna mempermudah distribusi hasil pertanian, mendukung mobilitas perdagangan.

Payment ID Dijamin Aman, Pemerintah dan BI Tegaskan Tidak Memata-matai Transaksi Pribadi

Pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan penggunaan Payment ID hanya untuk kepentingan kebijakan publik, menjaga keamanan data pribadi.

Menkumham Tegaskan Royalti Bebas untuk Pengunjung, Fokus pada Pembenahan Tata Kelola

Menkumham Supratman pastikan royalti hanya dibebankan pada pemilik usaha, soroti kritik publik, dan dorong transparansi.

Hasto Kristiyanto Minta MK Revisi Ancaman Pidana Perintangan Penyidikan UU Tipikor

Hasto Kristiyanto ajukan uji materi ke MK, meminta ancaman pidana perintangan penyidikan diubah menjadi maksimal 3 tahun.

Indonesia-Kazakhstan Tinjau Kebijakan Bebas Visa dan Perkuat Kerja Sama Hukum

Pemerintah Indonesia mengkaji bebas visa untuk Kazakhstan sambil memperkuat kerja sama hukum menghadapi kejahatan transnasional.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;