Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan informasi mengenai program dari Kemendikdasmen.
Menurutnya, kementerian tersebut sudah menyiapkan skema penyelenggaraan bimbingan teknis bagi lembaga pendidikan.
Program bimtek itu dirancang agar bisa menjangkau berbagai lembaga secara menyeluruh.
Pelaksanaannya dilakukan dengan sistem bergilir sehingga kesempatan dapat dirasakan secara adil.
Baca Juga:
KAI Hadirkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang untuk Perkuat Distribusi Hasil Bumi
Setiap lembaga pendidikan memperoleh peluang yang sama untuk mengikuti bimtek tersebut.
Bimbingan teknis itu tidak hanya ditujukan bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) juga termasuk dalam sasaran program.
Selain itu, ormas lainnya hingga sekolah negeri pun mendapat kesempatan yang sama.
Lalu menegaskan, “Fokus kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, sudah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena pada prinsipnya semua mitra akan memperoleh kesempatan yang sama.”
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas polemik yang muncul terkait Surat Undangan Bimtek Kemendikdasmen.
Surat itu berisi agenda Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, serta Penguatan Karakter untuk wilayah Jawa Tengah 2.
Polemik muncul karena surat tersebut viral dengan dugaan hanya mengundang peserta dari sekolah Muhammadiyah.
Baca Juga:
Gerebek Beberapa Rumah, Pasukan Penjajah Israel Dilaporkan Menyerbu Desa al-Tuwani di Masafer Yatta
Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menyikapi persoalan tersebut dengan cara yang proporsional.
Lalu menegaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional perlu dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip inklusif dan adil.
Ia juga menambahkan bahwa setiap pemangku kepentingan harus mendapat ruang yang sama dalam pelaksanaannya.
Dia menuturkan bahwa Kemendikdasmen membangun semangat kebersamaan melalui konsep gotong royong.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Kepercayaan pada Data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2025 Capai 5,12 Persen
Semangat itu diwujudkan lewat berbagai program prioritas yang telah disiapkan.
Program tersebut mencakup penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, hingga revitalisasi satuan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, semua pihak diajak untuk ikut serta dan memberikan kontribusi.
Ia menuturkan, “Kita jangan sampai menimbulkan kesan adanya penolakan atau keberpihakan pada satu pihak saja. Justru yang harus dilakukan adalah saling menguatkan serta mendorong agar program Kemendikdasmen dapat berjalan maksimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya.”
Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga, sebab pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa dan tidak boleh dibatasi oleh afiliasi organisasi.
Ia berkata, “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita dapat menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas dan inklusif untuk semua.” (*/Zahra)