Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap izin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, guna memastikan kelestarian hutan tetap terjaga tanpa mengabaikan potensi ekonominya.

“Kami akan memperketat SOP dan evaluasi PPKH. Pelanggaran akan ditindak tegas bersama Komisi IV DPR,” kata Menhut Raja Antoni.

Raja Antoni menjelaskan bahwa langkah ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam setiap pembangunan.

“Pembangunan wajib dilakukan demi kemajuan nasional. Di situ ada potensi peningkatan ekonomi masyarakat, dan dari sana kesejahteraan bisa tercapai,” ucap Menteri Kehutanan.

Baca Juga:
Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Raja Antoni menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi dan ekologi.

Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki kebijakan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang mengizinkan pembangunan di area hutan dengan syarat pemegang izin harus ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

“PPKH ini memang memberi izin untuk pembangunan di kawasan hutan, tapi tanggung jawab pelestarian hutan tetap harus dijalankan,” tegas Raja Antoni.

Di waktu yang sama, Menteri Kehutanan terus menjalin koordinasi lebih erat dengan berbagai pihak terkait.

Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga

Salah satunya adalah dengan Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup kerja di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen dalam memperketat penerapan PPKH.

Agenda “Pengendalian Deforestasi di Maluku Utara melalui PPKH dan PBPH” digelar di Ternate sebagai salah satu langkah nyata.

Menhut berharap pertemuan ini bermanfaat bagi Maluku Utara dan provinsi lain pemegang izin PPKH untuk memperkuat komitmen bersama.

Baca Juga:
IHSG Menguat Didukung Perkembangan Positif Negosiasi Dagang AS-China dan Stimulus Ekonomi Nasional

Ia melanjutkan, “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ekologi dan ekonomi bukanlah sesuatu yang berlawanan, keduanya justru dapat berjalan beriringan.” (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

Berita Terkini

wave

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.


See All
; ;