Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap izin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, guna memastikan kelestarian hutan tetap terjaga tanpa mengabaikan potensi ekonominya.

“Kami akan memperketat SOP dan evaluasi PPKH. Pelanggaran akan ditindak tegas bersama Komisi IV DPR,” kata Menhut Raja Antoni.

Raja Antoni menjelaskan bahwa langkah ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam setiap pembangunan.

“Pembangunan wajib dilakukan demi kemajuan nasional. Di situ ada potensi peningkatan ekonomi masyarakat, dan dari sana kesejahteraan bisa tercapai,” ucap Menteri Kehutanan.

Baca Juga:
Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Raja Antoni menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi dan ekologi.

Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki kebijakan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang mengizinkan pembangunan di area hutan dengan syarat pemegang izin harus ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

“PPKH ini memang memberi izin untuk pembangunan di kawasan hutan, tapi tanggung jawab pelestarian hutan tetap harus dijalankan,” tegas Raja Antoni.

Di waktu yang sama, Menteri Kehutanan terus menjalin koordinasi lebih erat dengan berbagai pihak terkait.

Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga

Salah satunya adalah dengan Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup kerja di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen dalam memperketat penerapan PPKH.

Agenda “Pengendalian Deforestasi di Maluku Utara melalui PPKH dan PBPH” digelar di Ternate sebagai salah satu langkah nyata.

Menhut berharap pertemuan ini bermanfaat bagi Maluku Utara dan provinsi lain pemegang izin PPKH untuk memperkuat komitmen bersama.

Baca Juga:
IHSG Menguat Didukung Perkembangan Positif Negosiasi Dagang AS-China dan Stimulus Ekonomi Nasional

Ia melanjutkan, “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ekologi dan ekonomi bukanlah sesuatu yang berlawanan, keduanya justru dapat berjalan beriringan.” (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;