Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang. Source: (Foto/ANTARA/Azmi Samsul)

Nasional, gemasulawesi - Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Program tersebut ditujukan bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Teddy menuturkan, tambahan anggaran senilai Rp30 triliun itu merupakan hasil dari efisiensi belanja yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025.

Seskab menerangkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu per bulan akan disalurkan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.

Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga

Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan mencakup masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 menurut data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

“Bantuan langsung tunai selama tiga bulan ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang telah dijalankan pemerintah sejak awal tahun, dengan total sebesar Rp30 triliun yang dialokasikan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Seskab Teddy dalam keterangannya usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang, melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan penambahan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini.

Penambahan tersebut mencakup sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jumlah itu di luar penerima BLT reguler yang selama ini disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Seskab menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna memastikan penggunaan dana menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

Langkah ini dimaksudkan agar anggaran dapat difokuskan pada program-program kesejahteraan masyarakat yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, BLT bagi 35,04 juta KPM yang diluncurkan Jumat (17/10) mulai dicairkan Senin melalui Himbara dan PT Pos.

Baca Juga:
Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

“Inilah alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hal-hal yang belum mendesak dan belum terealisasi kami alihkan untuk program ini. Hasilnya, pekan depan sekitar 35 juta keluarga, atau setara 140 juta orang, sudah bisa merasakan manfaatnya,” ujar Teddy.

Ia menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang resmi diluncurkan pada Jumat (17/10), mulai disalurkan pada Senin ini melalui jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

“Selama tiga bulan, masing-masing keluarga akan menerima Rp300 ribu setiap bulan. Artinya, saat pencairan pekan depan, mereka akan langsung mendapatkan total Rp900 ribu,” katanya.

Teddy berharap program ini dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk keperluan pendidikan anak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.

MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi Sistem Merit ASN

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen untuk mengawasi penerapan sistem merit ASN.

DPR Minta Imigrasi Perbaiki Sistem SDUWHV Setelah Ribuan Pelamar Mengeluh Kesulitan Unggah Dokumen

Kritik DPR terhadap sistem Imigrasi yang bermasalah pada program Work and Holiday Visa, menyebabkan ribuan pelamar gagal mengunggah dokumen.

Posko Darurat Korban Kebakaran Utan Kayu Selatan Diperpanjang, Bantuan Logistik dan Makanan Disalurkan

Posko tenda diperpanjang hingga Minggu, 12 warga tetap mengungsi, bantuan sembako dan makanan siap saji telah diberikan.

Saan Mustopa Minta Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo Tuntas dan Transparan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa desak pemerintah pastikan evakuasi korban ponpes Sidoarjo selesai menyeluruh dan tanpa polemik.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;