Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang. Source: (Foto/ANTARA/Azmi Samsul)

Nasional, gemasulawesi - Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Program tersebut ditujukan bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Teddy menuturkan, tambahan anggaran senilai Rp30 triliun itu merupakan hasil dari efisiensi belanja yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025.

Seskab menerangkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu per bulan akan disalurkan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.

Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga

Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan mencakup masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 menurut data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

“Bantuan langsung tunai selama tiga bulan ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang telah dijalankan pemerintah sejak awal tahun, dengan total sebesar Rp30 triliun yang dialokasikan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Seskab Teddy dalam keterangannya usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang, melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan penambahan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini.

Penambahan tersebut mencakup sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jumlah itu di luar penerima BLT reguler yang selama ini disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Seskab menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna memastikan penggunaan dana menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

Langkah ini dimaksudkan agar anggaran dapat difokuskan pada program-program kesejahteraan masyarakat yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, BLT bagi 35,04 juta KPM yang diluncurkan Jumat (17/10) mulai dicairkan Senin melalui Himbara dan PT Pos.

Baca Juga:
Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

“Inilah alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hal-hal yang belum mendesak dan belum terealisasi kami alihkan untuk program ini. Hasilnya, pekan depan sekitar 35 juta keluarga, atau setara 140 juta orang, sudah bisa merasakan manfaatnya,” ujar Teddy.

Ia menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang resmi diluncurkan pada Jumat (17/10), mulai disalurkan pada Senin ini melalui jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

“Selama tiga bulan, masing-masing keluarga akan menerima Rp300 ribu setiap bulan. Artinya, saat pencairan pekan depan, mereka akan langsung mendapatkan total Rp900 ribu,” katanya.

Teddy berharap program ini dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk keperluan pendidikan anak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.

MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi Sistem Merit ASN

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen untuk mengawasi penerapan sistem merit ASN.

DPR Minta Imigrasi Perbaiki Sistem SDUWHV Setelah Ribuan Pelamar Mengeluh Kesulitan Unggah Dokumen

Kritik DPR terhadap sistem Imigrasi yang bermasalah pada program Work and Holiday Visa, menyebabkan ribuan pelamar gagal mengunggah dokumen.

Posko Darurat Korban Kebakaran Utan Kayu Selatan Diperpanjang, Bantuan Logistik dan Makanan Disalurkan

Posko tenda diperpanjang hingga Minggu, 12 warga tetap mengungsi, bantuan sembako dan makanan siap saji telah diberikan.

Saan Mustopa Minta Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo Tuntas dan Transparan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa desak pemerintah pastikan evakuasi korban ponpes Sidoarjo selesai menyeluruh dan tanpa polemik.

Berita Terkini

wave

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan

Wakil Bupati Parigi Moutong Dinilai Kerap Bermasalah dan Membuat Publik Gaduh, DPRD Usulkan Pengajuan Hak Angket

Wakil Bupati Parigi moutong kembali diterpa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal intervensi pencairan proyek gedung Perpustakaan baru.

PPK Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Menilai Alasan Kontraktor Minta Rubah Spesifikasi Kaca Hanya Berdasarkan Opini

Alasan permintaan kontraktor untuk merubah spesifikasi kaca pada pembangunan gedung perpustakaan baru dinilai PPK hanya berdasarkan opini.


See All
; ;