Lembaga Survei Indikator: TNI Institusi Paling Dipercaya Publik

<p>Foto: Illustrasi. Lembaga Survei Indikator: TNI Institusi Paling Dipercaya Publik.</p>
Foto: Illustrasi. Lembaga Survei Indikator: TNI Institusi Paling Dipercaya Publik.

Gemasulawesi- Institusi TNI mendapat tingkat kepercayaan publik paling tinggi di antara institusi lainnya.

Hal ini berdasar hasil survei Lembaga Survei Indikator yang disiarkan, Minggu 26 September 2021, di Jakarta.

“TNI paling dipercaya. Kemudian Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan partai politik,” demikian hasil survei Indikator itu.

Baca juga: Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri

Survei ini dijalankan pada 17-21 September 2021 dengan menggunakan metode kontak telepon kepada responden.

Berikut ini urutannya:

Institusi TNI
Sangat/cukup Percaya: 90
Sedikit percaya: 7
Tidak percaya sama sekali: 0
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 3

Baca juga: DPRD Parigi Moutong Tanya Kesiapan Perampingan Perangkat Daerah

Presiden
Sangat/cukup Percaya: 82
Sedikit percaya: 15
Tidak percaya sama sekali: 1
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2

Polri
Sangat/cukup Percaya: 71
Sedikit percaya: 24
Tidak percaya sama sekali: 1
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 3

KPK
Sangat/cukup Percaya: 65
Sedikit percaya: 26
Tidak percaya sama sekali: 4
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 5

Baca juga: Terpidana Korupsi Kota Tual Rp3,145 Miliar Ditangkap di Cilodong, Jawa Barat

Kejaksaan
Sangat/cukup Percaya: 61
Sedikit percaya: 25
Tidak percaya sama sekali: 5
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 9

MPR
Sangat/cukup Percaya: 57
Sedikit percaya: 30
Tidak percaya sama sekali: 5
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 8

Baca juga: Kemenkominfo Gelar Program Literasi Digital di Sorong dan Makassar

Baca juga: Warga Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepemimpinan Kades Gio Barat

DPD
Sangat/cukup Percaya: 52
Sedikit percaya: 34
Tidak percaya sama sekali: 6
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 8

Baca Juga: Realisasi Program BRS di Parigi Moutong Baru Capai 30 Persen Lebih

DPR
Sangat/cukup Percaya: 50
Sedikit percaya: 36
Tidak percaya sama sekali: 9
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 6

Partai Politik
Sangat/cukup Percaya: 48
Sedikit percaya: 37
Tidak percaya sama sekali: 9
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 6

Baca juga: Penetapan Awal Ramadhan, Muhammadiyah dan Kemenag Kompak

Baca juga: BPS Parigi Moutong Akan Lakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

Selain itu, survei Indikator menanyakan ke responden mengenai kekompakan Polri-TNI. Sebanyak 68,5 responden menyatakan Polri-TNI kompak menjaga keamanan selama masa pandemi.

Sangat Kompak: 14,8
Cukup Kompak 68,5
Kurang Kompak: 7,9
Tidak Kompak Sama Sekali: 0,6
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 8,2 (****)

Baca juga: KontraS Menilai Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Penembakan Enam Laskar FPI

Baca juga: Dalam Lima Tahun, Institusi Polri Terbanyak Diadukan ke Komnas HAM

...

Artikel Terkait

wave

Kementan Nilai BPS Menjawab Keraguan Pengguna Data

Kementan menilai BPS menjawab keraguan sebagian pihak terhadap komitmen untuk menggunakan data valid dan terkonfirmasi kebenarannya

PT Pembangunan Perumahan Dukung Pengembangan Desa Wisata di Destinasi Pariwisata

PT Pembangunan Perumahan, mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa wisata di lima destinasi pariwisata super prioritas.

Pengembang Vaksin Corona: Covid19 akan Jadi Seperti Flu Biasa

Covid19 cenderung tidak akan bermutasi menjadi varian lebih kuat dan mematikan, tapi melemah setelah bersikulasi dengan populasi manusia.

Kemenkominfo Gelar Program Literasi Digital di Sorong dan Makassar

Kemenkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD Siberkreasi gelar rangkaian webinar lokakarya di Jakarta, Sorong, dan Makassar

Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin belum bisa memenuhi panggilan KPK, Jumat 24 September 2021 ini karena sedang menjalani isolasi mandiri.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;