Nasional, gemasulawesi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta fokus usut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada mengurus kasus formula E.
“Mesti prioritaskan usut dugaan korupsi seperti bisnis tes PCR, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Pakar hukum tata Negara Refly Harun di JaKarta, Minggu 14 November 2021.
Baca juga: Kabupaten Parimo Butuh Alat PCR
Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.
Baca juga: Dewan Pers Desak Polisi Usut Kasus Tewasnya Wartawan Sulbar
“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly.
Baca juga: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Fokus di Pulau Bali dan Jawa
Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.
“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja,” ucap dia.
Baca juga: Puluhan Staf Disdukcapil Parimo Tes Swab PCR
Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi.
Baca Juga: Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Kuota Internet
“Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu ‘fair’ pilpresnya,” ujar Refly menegaskan. (**)
Baca juga: Hari Kedua Penanganan Bencana, BPBD Parigi Moutong Fokus Distribusi Bantuan
Sumber: Antara
