2.078 Izin Perusahaan Pertambangan Minerba Dicabut Pemerintah

Berita Nasional, gemasulawesi- 2.078 izin perusahaan pertambangan Minerba dicabut akibat tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Hal tersebut diungkapkan Presiden RI, Ir Joko Widodo dalam konfrensi persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 6 Januari 2021.

Baca: Dirjen Minerba ESDM Diminta Perhatikan Dampak Lingkungan Akibat Tambang

Ia mengatakan, izin pertambangan Minerba dicabut karena tidak dijalankan, tidak produktif lagi atau yang dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai dengan peruntukan serta peraturan yang berlaku.
“Sudah bertahun-tahun mengantongi izin dari pemerintah tapi tidak beroperasi, akibatnya SDA kita tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tegurnya.

Baca: Kota Palu Ancam Cabut Izin Usaha Cafe Pelanggar Prokes

Lanjut dia, saat ini pemerintah sedang fokus memperbaiki tata kelola SDA agar terjadi pemerataan, transparan serta mengoreksi berbagai ketimpangan yang terjadi.
Sehingga dipandang perlu untuk mengavaluasi seluruh izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara.
“Selain izin minerba, kita juga mencabut 192 izin sector kehutanan seluas 3.126.439 ha, itu sudah tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan sudah ditelantarkan,” ungkapnya.
Sementara untuk Hak Guna Usaha (HGU) kata Jokowi, perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, juga dicabut.

Baca: Parigi Moutong Rekomendasi Dua Titik Wilayah Pertambangan Rakyat

Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Ia menjelaskan, penertiban izin adalah bagian dari integral perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan maupun kehutanan.