Bawaslu Rekomendasi PSU TPS 4 Desa Sumber Agung Parigi Moutong

<p>Iskandar Mardani Bersama Panwascam Mepanga Bahas Potensi PSU TPS 4/Foto Istimewa.</p>
Iskandar Mardani Bersama Panwascam Mepanga Bahas Potensi PSU TPS 4/Foto Istimewa.

Berita Parigi moutong, gemasulawesi- TPS 4 Desa Sumber agung Kecamatan Mepanga direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Parigi moutong.

Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan dari petugas Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat 278 orang daftar pemilih tetap dan 9 daftar pemilih tambahan sehingga jumlah penguna pemilih berjumlah 278 orang di TPS 4.

Baca juga: Tiga TPS di Parimo Dipastikan Bakal PSU

Dari 9 DPTB terdapat 2 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat diloloskan oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan dan dianggap melanggar Ketentuan UUD dan PKPU. Berdasarkan rilis yang diterima media ini, sebelumya PTPS sudah melakukan pencegahan atau menyarankan kepada KPPS agar tidak memasukan kedua orang itu sebagai   kategori pemilih tambahan, namun KPPS tetap meloloskan bersikukuh meloloskan.

Baca juga: Bimtek KPPS Dinilai Mampu Tingkatkan Kualitas Pemilu

Keterangan Ketua Panwascam Mepanga Ananias via telepon saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menindak lanjuti hasil pengawasan PTPS dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten. Pihak Bawaslu Kabupaten Parimo langsung merespon laporan tersebut melakukan investigasi di sekretariat Panwascam mepanga

Baca juga: Upah Minim, KPPS Dianggap Buruh Pemilu Tertindas

Komisioner Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Parigi Moutong Iskandar Mardani Sos,M.PA Devisi Penanganan Pelanggaran yang dikonfirmasi membenarkan potensi PSu tersebut.

“Ada dua warga memiliki KTP-el berdomisili di Kel/Desa Tatura Barat Kecamatan Palu Selatan yang kedu-duanya merupakan Pasangan Suami Istri Inisial K dan S. diberikan Kesempatan oleh KPPS untuk melakukan Pemungutan suara dan dimasukan kedalam model C daftar hadir tambahan sebagai pemilih Tambahan (DPTB),” ungkapnya.

Baca juga: Ini Peta Potensi Tanah Longsor Sulawesi Tengah

Menurutnya, keputusan KPPS melanggar ketentuan UUD 10 tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.serta PKPU 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati serta Walikota

“Saya sudah melakukan Investigasi di Sekretariat Mepanga kedua pemilih itu tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam DPTB,” tutur Iskandar.

Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu

Rencanaya Jum’at 11 Desember 2020 pihak Bawaslu akan mengeluarkan Surat Rekomendasi  ke KPU Parigi moutong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca juga: Bawaslu Sulteng: Awasi Masa Tenang Kampanye

(**)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ajak insan media ikut memantau pelaksanaan Pemilu Serentak 2020.

Meninggal, KPU Sebut Posisi Cawabup Banggai Laut Bisa Diganti

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut posisi Cawabup Banggai Laut bisa digantikan.

DKPP Putuskan Pemberhentian Empat Komisioner Bawaslu Banggai

DKPP beri hukuman pemberhentian dari jabatannya kepada empat Komisioner Bawaslu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu

Bawaslu menyebutkan Bupati Parimo Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan umum (Pemilu) 2020.

DPRD Parigi Moutong Dukung Opsi Penggunaan Tenaga Surya Untuk Penerangan Jalan

DPRD Parimo mendukung langkah Pemda gunakan opsi penggunaan tenaga surya mengatasi persoalan penerangan jalan. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;