Kemenag Butuh 192.008 PPPK Untuk Jadi Guru Madrasah

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Kantor kemenag. (Foto/Istimewa)

, gemasulawesi – 192.008 PPPK untuk menjadi dibutuhkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kebutuhan tersebut terdiri dari 46.647 Raudlatul Athfal (RA), 91.778 MI, 42.773 MTs dan 10.850 MA, untuk reguler maupun kejuruan.

“Dari data yang ada, kami masih membutuhkan 192.008 PPPK untuk formasi ,” kata Direktur dan Tenaga Kependidikan (GTK) , Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Muhammad Zain dikutip dari laman resmi Kemenag, belum lama ini.

Zain menjelaskan pihaknya sudah melaporkan adanya keperluan PPPK guru tersebut selagi Rapat Panja bersama Komisi X DPR RI terhadap akhir Maret 2022.

Baca: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021

Adapun terhadap tahun 2021, Kemenag sudah merekrut 7.380 PPPK dari formasi guru dan dosen. PPPK selanjutnya berasal dari guru dan dosen eks tenaga honorer kategori II yang mencukupi syarat dan mengikuti seleksi kompetensi memakai proses Computer Assisted Test (CAT).

Surat ketentuan berkaitan rekrutmen PPPK selanjutnya sudah diserahkan oleh Sekjen Kemenag terhadap 1 April 2022. Zain berharap, keperluan PPPK untuk formasi guru ini mampu dipenuhi, meski secara bertahap.

Ia meminta proses pembelajaran di ke depan akan mampu berlangsung lebih baik lagi. “Sejatinya pendidikan itu layaknya udara, dan setiap orang gratis menghirup hawa itu. Saya menghendaki Indonesia terhadap saatnya menjadi bangsa yang amat cerdas, dan itu di awali dari membenahi guru-guru yang hebat,” pungkasnya.

Baca: DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah

Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengemukakan bahwa di tahun 2022, pemerintah cuma akan merekrut PPPK.

“Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melaksanakan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, beragam kebijakan tengah disusun sebagai basic kebijakan di dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” jelasnya beberapa selagi lalu.

Lebih lanjut kata dia, di dalam kebijakan merekrut PPPK, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan selanjutnya adalah kuantitas ASN yang kuantitas civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan kuantitas government worker atau public services (PPPK) lebih banyak. Pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada Seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu.

Pemerintah mengatakan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. (*)

Baca: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.