Gemasulawesi– Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik apresiasi media memberitakan perilaku tidak baik kepala daerah.
“Kami sangat apresiasi media yang terus memberitakan perilaku-perilaku tidak baik, karena menjadi sanksi luar biasa bagi mereka melakukannya,” ungkap Akmal Malik dalam diskusi publik bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi covid19, di Jakarta, Kamis 2 September 2021.
Menurut Akmal, pemberitaan media itu adalah bukti masyarakat sipil, khususnya media, juga mengawasi kinerja dan kebijakan masing-masing kepala daerah.
Baca juga: Kemenag Harap Jamaah Umrah Indonesia dapat Kesempatan Ibadah
“Kami prihatin dan geram dengan kepala daerah seperti itu. Pembinaan yang kami lakukan tidak tercermin dari kebijakan-kebijakan mereka buat,” katanya.
Oleh karena itu, apabila ada kebijakan atau perilaku tidak sesuai norma-norma kepatutan dalam menjalankan pemerintahan, pemberitaan media dapat menjadi sanksi kepada pelaku sekaligus menjadi pengingat untuk kepala daerah lainnya.
Apalagi, berkait isu kepala daerah memungut bayaran untuk bantuan sosial, mengedepankan kepentingan kelompok untuk distribusi bantuan sosial, atau membuat pengadaan tidak perlu, harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau kami memberi sanksi, paling hanya teguran. Sudah sangat banyak teguran kami berikan kepada kepala daerah,” tuturnya.
Baca: Korban Banjir Parigi Moutong 236 KK Butuh Pasokan Logistik Makanan
Memberhentikan kepala daerah pun, kata Akmal, tidak bisa dijalankan Kemendagri, kepala daerah dipilih secara demokratis.
Berangkat dari hal itu, dia berpendapat memberi sanksi kepada kepala daerah melalui pemberitaan adalah hukuman sosial luar biasa.
Akmal mengatakan pemberitaan berkait perilaku tidak baik kepala daerah dan kritik-kritik disampaikan kepada pemerintah menjadi timbal balik dari masyarakat agar pemerintah dapat memperbaiki diri.
“Kritik dalam nuansa demokrasi adalah vitamin pemerintah untuk terus memperbaiki diri,” sebutnya.
Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020
Kemendagri juga ingatkan publik banyak pemimpin daerah berkelakuan baik
Kemendagri juga mengingatkan media agar tidak serta-merta mengakibatkan publik melupakan masih ada pemimpin-pemimpin daerah berkelakuan baik. Dan mengedepankan kepentingan masyarakatnya.
Akmal menegaskan tidak seluruh pemimpin buruk, atau setidaknya masih ada kepala daerah menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya untuk meloloskan Indonesia dari situasi pandemi covid19 ini.
“Kami masih punya orang-orang baik yang bekerja untuk membenahi Republik ini,” tutup Akmal. (****)
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan PAD Diatas 15 Persen
