Komnas HAM Catat 257 Aduan Soal Pekerja Migran Indonesia

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Ruang Penganduan Komnas HAM Republik Indonesia (Foto/ Komnas HAM)

Berita Nasional, gemasulawesi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia () mencatat ratusan laporan terkait Pekerja (PMI). Terkait laporannya yang merugikan nasib PMI pun terdiri dari bermacam-macam kasus.

Sepanjang tahun 2020-2022, menerima 257 pengaduan terkait PMI. Beberapa kasus telah dilaporkan, termasuk yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja (upah yang tidak dibayar, klaim asuransi, dan lain-lain), permintaan pemulangan pekerja (kehilangan kontak, kesulitan pengembalian jenazah,dugaan penyanderaan oleh majikan/P3MI).

“Ada juga aduan permintaan perlindungan dan bantuan hukum akibat kriminalisasi, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan,” ucap Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Eksternal di keterangannya pada Minggu 18 Desember 2022.

Data dari menunjukkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja (P3MI) adalah pihak yang paling banyak diadukan.

Baca: Komnas HAM Bahas Penyelesaian Konflik Tambang Emas Poboya

Malaysia adalah negara yang paling banyak mengeluhkan masalah yang dihadapi oleh pekerja .

“Sekarang Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak dikeluhkan soal buruh ,” kata Semendawai yang sayangnya tidak merinci data mana yang dimaksud.

Selain menangani kasus berdasarkan pengaduan masyarakat, juga memantau situasi terkait fenomena meningkatnya jumlah kematian pekerja.

Baca: Ferdy Sambo Bos Mafia? Ini Penjelasan Ketua Komnas HAM

dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke luar negeri.

“Sebanyak 624 TKI NTT meninggal dalam kurun waktu 2017-2022,” kata Semendawai.

Selain itu, kajian tahun 2020 tentang slavery modern terhadap ABK menemukan beberapa insiden perlakuan kejam dan sewenang-wenang terhadap ABK warga .

Baca: Belasan Petani Poso Adukan Persoalannya ke Komnas HAM

Ini termasuk jenazah ABK yang dilempar ke laut oleh kapal perikanan tangkap asal Cina dan jenazah ABK yang ditemukan di lemari pendingin kapal.

“Berbagai persoalan pelanggaran HAM yang masih terjadi di kalangan pekerja antara lain disebabkan oleh lemahnya sosialisasi peraturan yang melindungi PMI baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata Semendawai.

Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan terhadap operasional perusahaan penempatan PMI.

Baca: Dalam Lima Tahun, Institusi Polri Terbanyak Diadukan ke Komnas HAM

Bahkan mengungkap dugaan keterlibatan oknum pejabat pemerintah, khususnya dalam kasus pemalsuan identitas dan dokumen calon buruh .

“Selain minimnya peran pencegahan pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa,” kata Semendawai. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.