KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

<p>KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku</p>
KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

Hukum, gemasulawesi – KPK sebut akan terus berupaya memburu mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang sudah lebih dari 2 tahun masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajak masyarakat dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk ikut memburu Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan oleh Karyoko Deputi bidang Penindakan dan Eksekusi KPK saat dimintai tanggapannya, terkait pernyataan ICW yang menilai lembaga antikorupsi enggan untuk meringkus mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Ia juga mengatakan, kalau pihaknya masih terus mencari Harun Masiku. Karyoko juga menghimbau kepada masyarakat, termasuk ICW, untuk melaporkan segala informasi terkait posisi Harun Masiku.

“Atau paling tidak asal mirip saja, kalian bisa laporkan ke kami. Kalau tidak percaya bisa datang juga, tapi dengan biaya sendiri. Misalnya kita mau kemana, nanti saya cek  dengan bantuan polisi, kami siap. Artinya kami tidak menutup diri. ICW sekali pun bisa, kabarin saja saya. Jangan beranggapan kalau kami tidak ingin itu” ucap Karyoko, Sabtu, 21 Mei 2022.

Pada prinsipnya, kata Karyoto, KPK telah melakukan segala cara untuk menangkap Harun Masiku yang tidak diketahui keberadaannya sejak Januari 2020. Apalagi, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan akan berakhir.

Menurut Karyoko, pihaknya belum mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, sejumlah lokasi yang diduga didatangi Harun Masiku masih akan terus dilacak.

“Saya berharap ada orang yang akan melihat bahwa dia berada di Indonesia, lebih cepat. Jika dia di luar Indonesia, sebenarnya foto biometrik WNI yang akan menyeberang ke luar negeri bisa dideteksi. Kalau keberadaannya di mana sekarang belum diketahui, kalau tahu sudah pasti ditangkap,” ucapnya.

Baca: Bahas Persiapan Calon Jemaah Haji, Menag Yaqut Bertemu Menteri Saudi

Karyoko juga mengatakan, kalau kritik ICW merupakan pil bagi KPK untuk terus memburu Harun Masiku. Menurutnya, penangkapan Harun Masiku merupakan utang yang harus dibayar KPK.

“Kritikan ICW adalah pil sehat bagi kami yang mendorong kami untuk menangkap para DPO yang masih menjadi utang,” jelasnya. (*)

Baca: Gubernur Sulawesi Tengah Himbau Bupati dan Wali Kota Untuk Kurangi Kemiskinan

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub di Makassar

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub Makassar, rekonstruksi kasus pembunuhan berenacana pegawai dishub Makassar

Makam Arfandi Ardiansyah Dibongkar Untuk di Autopsi

Makam Muh Arfandi Ardiansyah, pengedar sabu yang tewas karena mengalami sesak nafas dan luka lebam di tubuhnya usai ditangkap

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah Terancam Kena Pasal Berlapis

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah terancam kena pasal berlapis setelah diduga melakukan pengerusakan ke rumah mantan suaminya

KPK Tangkap Pejabat Pembakar Dokumen di Kamar Mandi Walkot Ambon

KPK tangkap pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon yang membakar sejumlah dokumen

Jampidsus Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Baru Ekspor CPO

Jampidsus Kejaksaan Agung, tetapkan satu tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;