Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output

<p>Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output</p>
Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output

Nasional, gemasulawesi.com – Layanan jemput bola Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor ditutup, Sabtu 21 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

Layanan ini sudah berlangsung selama 4 hari, sejak Rabu 18 Januari 2023.

Sesditjen Hani mengatakan, pada sambutan penutupan telah disampaikan salam takzim dan ucapan terima kasih Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kepada teman-teman Dinas Dukcapil daerah yang turut membantu menyukseskan layanan jemput bola ini.

BACA: PT TMS-ABM Kerjasama Bangun Smelter di Sulteng, Tingkatkan Fiskal Daerah

Adapun Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output identitas kependudukan digital (IKD).

Dengan rincian sebagai berikut: 1.482 penerbitan IKD dan 1.002 pendaftaran IKD melalui smartphone berbasis IOS.

“Selain layanan KTP Digital atau IKD, kami juga memberikan pelayanan perekaman biometrik KTP-el untuk 11 orang,” kata Hani Syopiar Rustam.

BACA: Presiden Joko Widodo Minta NU Rutin Mengelar Kegiatan Olahraga

Untuk memberikan pelayanan IKD pada seluruh warga kampus IPDN Jatinagor, pihaknya menggandeng jajaran Dinas Dukcapil Jawa Barat.

Dukcapil Jawa Barat mengerahkan tim dari Dinas Dukcapil Sumedang, Kabupaten Garut serta Kota dan Tasikmalaya.

Di mana petugas menyiapkan sebanyak 33 meja pelayanan registrasi IKD ditambah 1 meja layanan perekaman.

BACA: Bupati Verna GM Inkiriwang Buka Raker Yayasan Badan Wakaf Amanatul Ummah Poso

Bahkan sejak hari pertama, ikut dioperasionalkan 2 mobil layanan dari Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pelayanan IKD dengan berkolaborasi dan bersinergi tentu melahirkan energi besar.
“Di saat pelayanan jemput bola Dukcapil Goes to Campus hari kedua ini rata-rata 600 IKD diaktivasikan untuk warga IPDN,” kata Zudan.

Zudan mengatakan, KTP digital lebih praktis ketimbang KTP elektronik (KTP-el) dan biayanya jauh lebih rendah.

BACA: Kondisi Lokasi Tangkap Gurita Touna Pasca Penutupan Sementara, Hasil Tangkap Nelayan Bertambah

“Untuk mencetak satu KTP-el biayanya Rp 10 ribuan. Dengan KTP Digital biayanya bisa dipangkas 90 persen, karena tidak memerlukan blanko dan tidak perlu dicetak. Untuk keperluan identitas misalnya di bandara cukup ditunjukkan saja IKD di smartphone,” ujarnya.

Dukcapil Goes to Campus masih bakal terus berlanjut di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan kampus-kampus lainnya di Indonesia. (*/Hakir)

 

 

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Joko Widodo Minta NU Rutin Mengelar Kegiatan Olahraga

Presiden Joko Widodo meminta organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) rutin menggelar kegiatan olahraga seperti Jalan Sehat Porseni NU

Buaya Bawa Pulang Kembali Utuh Jasad Balita yang Sempat Hilang

Viral sebuah vidio evakuasi jasad balita yang sempat hilang di Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menpan RB Minta Layanan Keimigrasian Untuk Bertransformasi

Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta, agar layanan keimigrasian untuk bertransformasi. Hal itu disampaikannya Rapat Kerja

Bendungan Kuwil-Kawangkoan di Sulawesi Utara Diresmikan Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Kuwil-Kawangkoan di Minahas Utara, Sulawesi Utara, Kamis 19 Januari 2023.

Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Utara Untuk Kunjungan Kerja

Presidan Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari, di mulai tanggal 18 sampai 20 Januari 2023.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;