Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak lima BUMN sumbang deviden kepada negara sebesar Rp 90,6 persen di tahun 2020.
“Secara total, pemerintah mendapatkan setoran dividen sebesar Rp 45 triliun dari BUMN pada 2020,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis 10 Juni 2021.
Lima BUMN sumbang deviden itu yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan kontribusi sebesar 26,4 persen dari total dividen BUMN. Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 22,2 persen.
Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) dengan kontribusi 19,1 persen. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan kontribusi 17,8 persen. Serta, PT BNI (Persero) Tbk dengan kontribusi 5,2 persen.
Baca juga: Kasus PT Garuda Indonesia, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru
Namun, BUMN sumbang dividen pada 2020 lalu mengalami penurunan dari tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp 51 Triliun. Hal ini tidak lepas dari dampak pandemi covid-19 yang menekan kinerja perusahaan pelat merah itu.
“Di 2020 yang memang terkena pandemi terlihat dividen tidak koreksi terlalu banyak dari Rp51 triliun di 2019 ke Rp 45 Triliun di 2020,” tuturnya.
Selain BUMN sumbang deviden, juga menyumbang pendapatan negara dalam bentuk perpajakan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
Pada 2020 lalu, BUMN sumbang deviden melalui perpajakan kepada pendapatan negara sebesar Rp 245 Triliun.
Angka itu, turun dari setoran perpajakan BUMN di 2019, mencapai Rp285 triliun.
“Kontribusi berupa pajak ini terkait dengan PPh, PPN, bea cukai, pajak lainnya, dan retribusi pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, BUMN sumbang deviden dalam bentuk PNBP lainnya cenderung menetap di angka Rp86 triliun pada 2020.
Kontribusi PNBP lainnya itu, terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhan dan lainnya.
Utang Garuda Capai Rp 70 Triliun dan PLN Rp 500 Triliun
Anggota DPR-RI Fadli Zon mengungkapkan, saat ini Garuda tercatat memiliki utang USD 4,9 miliar atau setara Rp 70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulannya jika Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok atau lessor.
“Selain utang menggunung, Garuda juga terlilit kerugian yang cukup besar. Saat ini, operational cost Garuda tiap bulan mencapai USD 150 juta, padahal pendapatannya hanya tinggal USD 50 juta. Artinya, tiap bulan perusahaan pelat merah ini merugi sekitar USD 100 juta,” ujar Fadli Zon.
Selain Garuda, Fadli Zon juga menyikapi permasalahan keuangan dari PT PLN (Persero). Ia merasa heran PLN bisa mempunyai utang yang mencapai Rp 500 triliun.
“Fakta ini juga ikut membuat kita heran. Bagaimana tidak? Enam tahun lalu, utang PLN hanya di bawah Rp 20 triliun. Namun, hanya dalam satu periode kekuasaan, utang PLN telah meroket menjadi Rp 500 triliun,” tutup Fadli Zon. (***)
Baca juga: Minyak Kelapa Sawit Diklaim Sumbang Devisa USD 15 Miliar
