Berita nasional, gemasulawesi– Menkeu enggan menjelaskan perkara PPN sembako dalam draf revisi UU nomor 6 tahun 1983 kepada publik.
“Dokumen publik kami sampaikan ke DPR melalui Surat Presiden. Sehingga, situasinya menjadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar,” ungkap Menkeu Sri Mulyani, Kamis 10 Juni 2021.
Dari sisi etika politik, belum bisa menjelaskan kepada public tentang perkara PPN sembako dalam draf revisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), karena sampai saat ini belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.
Situasi itu membuat pemerintah dalam posisi tidak bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur perpajakan yang direncanakan. Sebab, belum dijelaskan secara keseluruhan, dan informasi yang keluar pun hanya sepotong-sepotong.
Baca juga: DPR Sepakat Revisi UU KPK, Apa Saja Poinnya?
“Yang kemudian di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini,” ujarnya.
Pihaknya telah memetakan para pelaku ekonomi dari yang terpukul akibat Covid-19 hingga yang diuntungkan, serta sektor yang lambat, dan cepat bangkit dari imbas pagebluk.
Arsitektur utuh perpajakan itu, akan dijelaskan secara lengkap saat rapat membahas RUU KUP bersama DPR.
“Dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timing-nya harus sekarang, apakah pondasinya harus seperti ini, siapa di dalam perpajakan yang harus bersama-sama atau prinsip gotong royong, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semua perlu kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Andreas Eddy Susetyo meminta Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi rencana pemerintah mengenakan PPN pada Sembako.
Pasalnya, ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari konstituennya mengenai rencana kebijakan pemerintah itu.
“Para anggota dewan pun belum menerima draf resmi dari pemerintah mengenai rencana pajak itu,” tuturnya.
Dalam rapat Panitia Kerja Penerimaan Negara pun DPR, dan pemerintah sepakat untuk tidak membahas wacana itu sebelum ada draf resminya.
“Saya menangkap denyutnya ini konotasinya sudah banyak negatifnya, ini yang perlu klarifikasinya, untuk saya sampaikan. Saya akan turun ke Dapil untuk menenangkan mereka,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. (***)
Baca juga: DPUPRP Bahas Empat Perda Bersama DPRD Parigi Moutong
