Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi

Peristiwa ini terjadi ketika Alsih, Aldy Rifaldy dan Fikry sedang melakukan tugas jurnalistiknya meliput aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah.

Saat bentrokan terjadi antara polisi dan mahasiswa. Ketiganya memilih menyelamatkan diri di barikade kepolisian. Namun sangat disayangkan ketiganya bukannya mendapat perlindungan malah sebaliknya dintimidasi dan dipukuli.

Padahal mereka sudah menunjukkan id card wartawan dan mengatakan kalau mereka adalah wartawan.

Namun, polisi itu meminta kepada kedua wartawan sulteng news itu untuk tunduk dan disaat itulah ketiganya mendapat kekerasan fisik dari polisi.

Korban Alsih mendapat pukulan tepat di wajah yang mengakibatkan luka memar dan menimbulkan luka di pipi kiri. Sementara, Adhy Rifaldy mendapat pukulan di bahu bagian belakang.

Sedangkan Fikri yang saat itu sedang mengambil foto polisi yang menangkap dan memukuli mahasiswa tiba-tiba didatangi seorang polisi tanpa seragam memakai buff dan topi.

Polisi itu memegang tangannya dan menjatuhkan kameranya akibatnya kamera Fikri rusak di bagian viewfinder (tidak lagi berfungsi) dan lecet dibagian body kamera.

Ketua AJI Palu Muhammad Iqbal mengatakan, sebagai wartawan ketiganya telah menaati prosedur dalam pelaksanaan tugas peliputan unjuk rasa dengan memakai Id Card sebagai identitas.

Mereka berada dalam barikade kepolisian saat melakukan tugas sebagai wartawan, diposisi seperti itu seharusnya, menurut Iqbal, bisa mendapatkan perlindungan, namun kejadian yang dialami ketiganya berbanding terbalik.

“Kami mengutuk keras tindakan represif polisi yang bertindak di luar batas dengan menganiaya rekan-rekkan kami dalam melakukan peliputan,” kata Muhammad Iqbal.

Iqbal menyatakan dirinya bersama dengan anggota AJI Palu lainnya telah mendampingi korban melaporkan kejadian tersebut ke Bidpropam Polda Sulteng pada Kamis malam, 8 Oktober 2020.

Dia menilai kekerasan pemukulan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan, melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

“Atas kejadian itu, AJI Palu mendesak kepolisian memproses tindakan kekerasan tersebut. Karena tindak kekerasan ini sudah yang kesekian kali terjadi di Kota Palu. Kami berharap sikap tegas dari penegak hukum agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Iqbal.

PFI Palu Minta Kapolda Sulteng Proses Hukum Oknum Aparat Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan di Palu

Rony Sandhi, Ketua PFI Palu mengatakan atas tindakan oknum aparat kepolisian atas tindakan pukul kepada tiga jurnalis di Palu, PFI Palu, bersama AJI Palu dan IJTi Sulteng menyatakan sikap.

Pertama, mengecam tindakan polisi tersebut karena jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers dan perlindungannya.

Kedua, mendesak Polda Sulteng memproses anggotanya sesuai ketentuan undang-undang pers dan proses hukum di internal kepolisian.

Ketiga, meminta Polda Sulteng transparan dan professional menangani kekerasan yang dilakukan anggotanya tersebut.

Keempat, mendesak Kapolda Sulteng untuk memberikan pembinaan kepada semua personel tentang UU Nomor 40 Tahun 1999 mengingat kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi Tengah bukan kali pertama terjadi.

Berikut beberapa kronologi kekerasan yang dialami tiga jurnalis di Palu saat meliput demo penolakan Omnibus Law, Kamis 8 Oktober 2020.

Ketiga jurnalis itu melakukan peliputan demonstrasi ribuan mahasiswa di Jalan Samratulangi, hingga kericuhan antara polisi dan mahasiswa terjadi.

Alsih, Aldy Rifaldy saat itu menyelamatkan diri di barikade kepolisian. Namun mereka malah dintimidasi dan dipukuli. Padahal mereka sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis.

“Akibat kekerasan itu, Korban Alsih luka dan memar di pipi kiri. Adhy Rifaldy mendapat pukulan di bahu bagian belakang,” ujarnya.

Sedangkan, Fikri kameranya rusak di bagian viewfinder dan bodi kamera karena dibanting polisi berpakaian preman.

Ketiga kasus itu sendiri sudah dilaporkan ke Polda Sulteng dan para korban didampingi organisasi jurnalis.

“Karena terus berulang kami menilai persoalan ini serius mengancam kesalamatan jurnalis, khususnya pada saat menjalankan tugas,” tegasnya.

Pernyataan ini juga dibuat sebagai pengingat, jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berhak mendapat perlindungan negara, dalam hal ini undang undang pers.

Ada sanksi hukum bagi siapa pun yang menghalang-halangi kerja jurnalis apalagi melakukan kekerasaan.

IJTI Sulteng Desak Polisi Segera Usut Dan Hukum Aparat Pemukul Wartawan di Palu

IJTI Sulteng pun bersikap sama dengan organisasi pers Kota Palu lainnya atas kekerasan yang dialami tiga jurnalis; Alsih Marselina (Wartawati SultengNews), Aldy Rifaldy (Wartawan SultengNews) dan Fikri (Wartawan Nexteen Media) saat meliput demo penolakan Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja di Palu.

IJTI Sulteng mendesak polisi segera mengusut tindakan aparat kepolisian.

Selain itu, pada saat demo Polda Sulteng amankan 29 orang pendemo di Kota Palu terdiri dari 28 mahasiswa dan satu orang masyarakat umum.

Buntut dari penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Palu, ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD.

Aksi demo mahasiswa itu akhirnya berujung ricuh. Satu sepeda motor dari kepolisian dibakar massa aksi. Dan beberapa anggota kepolisian yang terluka akibat lemparan batu juga tampak dilarikan ke rumah sakit.

Baca juga: Adik Pj Walikota Palu Pasha Terciduk, BNN Amankan 15 Paket Sabu

Laporan: Aldi