Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan

<p>Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan (Foto: Illustrasi)</p>
Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan (Foto: Illustrasi)

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Kinerja cakupan Kartu Identitas Anak atau KIA mencapai 100 persen, Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng raih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Ada 10 Kabupaten dan Kota yang capaian kinerjanya untuk KIA sangat tinggi dan penghargaan urutan pertama diraih Kabupaten Parimo,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah SH MH, di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020.

Kegiatan yang digelar secara virtual itu dari tanggal 6 -7 Oktober 2020 bertemakan “Peningkatan Kualitas Adminduk Menuju Satu Data Kependudukan”.

Ia mengatakan, sesuai arahan Mendagri Pelayanan Dukcapil harus menjaga standar pelayanan, harus menjaga standar moralitas dan juga harus menjaga standar mentalitas di dalam bekerja.

Rakornas dilaksanakan untuk kesamaan frekuensi, kesamaan organisasi kependudukan dengan tujuan yaitu membahagiakan masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan 24 output layanan berupa kartu keluarga, kartu identitas anak dan KTP elektronik. Ditambah enam Akta, 14 surat keterangan dan satu biodata plus data kependudukan.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Kota Palu Ricuh

“Jadi, apa yang ada dalam undang undang administrasi kependudukan bisa direnungkan kemudian di dorong menjadi implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakatnya,” urainya.

Manajemen kerja kata dia, harus diwadahi dalam strategi yang mudah diingat dan budaya kerja Dukcapil, yang selalu ia sebut “Dukcapil BISA” (Berkarya, Inisiatif, Sabar, Adaptif dan Amanah).

Ia mengingatkan, untuk menghindari korupsi dan bentuk lain termasuk percaloan.

“Strategi untuk mencapai kinerja daerah terbaik kuncinya adalah harus disiplin dengan target dan harus rajin,” terangnya.

Ia melanjutan, kalau hanya cerdas saja tidak cukup. Ia mengibaratkan sebuah pisau yang sangat tajam. Tetapi hanya dipakai sekali tidak pernah diasah, maka lama kelamaan akan tumpul. Dikalahkan pisau yang tidak tajam tetapi diasah setiap hari.

Seluruh pemerintah daerah kata dia, harus rajin. Lakukan sistim jemput bola, kerjasama dengan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan TK atau PAUD.

Sehingga kata dia, antara Kartu identitas Anak dengan akte kelahiran bisa satu paket. Perekaman menurutnya bisa kerjasama dengan SMU dan Perguruan Tinggi tetapi tetap dengan protokol kesehatan.

“KIA dan Akte Kelahiran bisa kerjasama dengan Pendidikan. Kemudian, DAK sudah tersedia, jangan sampai uangnya tidak terserap. Kemudian TTE dan kertas putih jangan lupa dilaksanakan dengan baik. Sehingga, seluruh Dukcapil di Indonesia pelayanannya dengan standar yang sama,” tuturnya.

Berikut daftar Capaian Kinerja KIA Kabupaten Kota di Indonesia yang tertinggi.

  1. Tertinggi

Kabupaten Parigi Moutong 100 %

Kabupaten ADM Kepulauan Seribu 98.28 %

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 97.58 %

Kabupaten Cilegon 95.67 %

Kabupaten Kendal 95.54 %

Kota Metro 94.00 %

Kota Salatiga 92.12 %

Kota ADM Jakarta Pusat 90.21 %

Kota Blitar 89.63 %

Tanah Bumbu 89.21 %

  1. Terendah

Kabupaten Paniai 0 %

Kabupaten Toraja Utara 0.07 %

Kabupaten Dairi 0.07 %

Kabupaten Sumba Barat Daya 0.01 %

Kabupaten Sumba Barat 0.01 %

Kabupaten Deiyai 0.02 %

Kabupaten Yalimo 0.02 %

Kabupaten Kepulauan Yapen 0.02 %

Kabupaten Malaka 0.02 %

Kabupaten Timor Tengah Utara 0.02 %

Baca juga: Mahasiswa Palu Tetap Perjuangkan Pembatalan Omnibus Law

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Mahasiswa Palu Tetap Perjuangkan Pembatalan Omnibus Law

Sejumlah mahasiswa menyebut tetap akan memperjuangkan pembatalan disahkannya Omnibus Law atau UU Ciptaker.

Tiga Wartawan Palu Dipukul Saat Demo Tolak Omnibus Law

Tiga wartawan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dipukul oknum aparat kepolisian.

Demo Tolak Omnibus Law Kota Palu Ricuh

Demo penolakan terkait Undang-undang  Omnibus Law di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir ricuh.

Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

Polda Sulteng amankan 29 orang pendemo di kota palu terdiri dari 28 mahasiswa dan 1 orang masyarakat umum. Polisi membubarkan massa.

AJI Indonesia: Omnibus Law Ancam Demokratisasi Penyiaran

Aliansi Jurnalis Independent atau AJI Indonesia menyebut Omnibus Law mengancam demokratisasi penyiaran.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;