Pelaku UMKM Parigi Moutong Wajib Memperhatikan Izin Teknis

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Soviana. (Dok. gemasulawesi.com)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah () Kabupaten , didorong mendapatkan izin pangan industri rumah tangga serta label halal.

Langkah itu dinilai oleh Kabupaten sebagai upaya penguatan produk yang akan memudahkan dalam pemasaran.

“Semakin berkembang dan diminatinya industri rumah tangga di pasaran, penting untuk memperhatikan izin teknis, seperti PIRT, NIB dan label halal MUI melalui Kemenag,” Jelas Kepala , Soviana, Jum’at, 18 Februari 2022.

Baca: Beresiko Tinggi, Selandia Baru Batasi Perjalanan dari Indonesia dan Fiji

Pelaku skala rumahan di kata dia, perlu memiliki izin sebagai persyaratan dari kegiatan perdagangan.

Dengan izin itu Kata Soviana, diharapkan proses penjualan produk tidak mengalami kendala yang tidak diinginkan.

“Pasar akan selalu memperhatikan standarisasi, apalagi jika pasar menyasar ritel-ritel modern yang saat ini sedang menjamur,” tuturnya.

Baca: Indonesia Belum Mampu Optimalkan Potensi Industri Produk Halal

Menurutnya, selain izin dan label halal, pelaku juga perlu memperhatikan keanekaragaman produk dan membuat kemasan yang baik.

Ia mengatakan, kemasan sebuah produk juga akan menjadi daya Tarik sendiri bagi konsumen.

“Dengan kemasan yang baik dan menarik, produk tentu bisa lebih laris dalam pemasarannya,” katanya.

Jika tidak memenuhi syarat itu, walaupun produk di pasaran memiliki izin dan label halal agak sulit menarik minat konsumen untuk membelinya.

Baca: Disperindag: Penting, Sertifikasi Halal Produk UMKM di Parimo

Sebagai instansi terkait kata dia, pihaknya akan membantu pelaku memperbaiki kualitas produknya melalui berbagai intervensi kegiatan.

Berdasarkan data milik Kabupaten , ada sekitar 25 UMKM yang beroperasi, namun jumlah itu belum terseleksi mana saja yang telah melakukan pengembangan usaha.

Namun demikian, pihaknya tetap akan bertanggungjawab dengan memberikan perlindungan serta meningkatkan kualitas pada pelaku usaha UMKM yang potensial.

Baca: Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

“Kami sudah melakukan berbagai langkah intervensi, seperti sosialisasi PIRT pada pelaku usaha, begitu juga dengan membangun kolaborasi dengan intensitas lain dalam hal perizinan,” ungkapnya.

Tahun 2022, mendapatkan kuota kurang lebih 60 UMKM yang dapat mengurus PIRT, dalam meningkatkan kapasitas maupun produk bekerjsama dengan pihak lain pihaknya tidak memberikan batasan.

Baca: Puluhan Massa Pro PT Trio Kencana Datangi Kantor Gubernur

Sepanjang prakteknya sah dan memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM tidak menjadi masalah.

“Harapannya, semakin banyak intervensi dari berbagai pihak, maka semakin berkembang juga jaringan bisnis dari pelaku UMKM di ,” pungkasnya. (dn/fan)

Baca: Mulai Hari Ini, Obat-obatan dan Kosmetik Wajib Sertifikasi Halal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.