Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong

Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Wabup Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Badrun Nggai, mengukuhkan dan melantik pejabat fungsional auditor, dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD), serta Kepala Puskesmas.

“Mereka telah ikuti uji kompetensi dilaksanakan Kemendagri dan dinyatakan lulus sebanyak 31 orang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful, usai pelantikan, Kamis 29 April 2021.

Ia mengatakan, sebanyak 16 orang pejabat pengawas auditor dilantik. Sedangkan untuk 23 Kepala Puskesmas, kembali dikukuhkan karena adanya perubahan nomenklatur.

2020, Kepala Puskesmas itu dijabat pejabat Eselon IV. Kini, berubah menjadi pejabat fungsional.

Baca juga: 1 Juni 2021, Jabatan Pengawas di Parimo Beralih Fungsi ke Fungsional

“Kepala Puskesmas dikukuhkan. Begitu juga dengan pejabat auditor, sebenarnya sudah lama ada, tapi baru dikukuhkan,” sebutnya.

Menurut dia, ketika pejabat fungsional menempati jabatannya, penilaian kenaikan pangkatnya dari mengumpulkan angka kredit ditetapkan sesuai tingkatan fungsional yakni Muda, Madya dan Utama.

Sehingga, pejabat fungsional itu tidak lagi harus menunggu empat tahun lamanya, untuk kenaikan pangkatnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Lima Pasangan Kepala Daerah Terpilih Pilkada Sulteng 2020

Baca juga: Operasi Keselamatan Tinombala 2021, Laka Lantas Naik 27 Persen

“Ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan diluar dari Tupoksinya, punya nilai kredit dan dapat dikumpulkan dalam dua tahun, sudah bisa naik pangkat,” jelasnya.

Berkaitan dengan Tupoksinya kata dia, telah ditentukan rincian tugasnya, sama seperti tenaga guru, dan pengawas yang juga merupakan fungsional.

Baca juga: Nakes Positif Covid 19, Puskesmas di Morowali Tutup Sementara

Baca juga: Parimo Gelar Doa untuk Lettu Muhadi Kru KRI Nanggala-402

Dia menambahkan, saat ini banyak lebih memilih pejabat fungsional. Alasannya, karena tunjangannya terbilang besar dan diatur Peraturan Presiden (Pepres) tersendiri.

“Ada instruksi mengfungsionalkan pejabat eselon IV. Kecuali dibawah sekretaris yakni Kasubag keuangan, bendahara dan Kasubag Program. Daerah diberikan batas waktu pengalihan paling lambat 1 Juli mendatang,” tuturnya.

Baca juga: Rusdi Mastura Kukuhkan Tim Koalisi Pemenangan Parimo

Baca juga: Ini Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS 2019

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Parigi Moutong Ancam Beri Sanksi Pejabat Belum Lapor LHKPN

Puluhan pejabat dilingkup Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

2021, Puluhan SMP di Parimo Terima Bantuan Rehab RKB

Sebanyak 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dapat bantuan rehab RKB atau Ruang Kelas Baru.

Disperindag Parimo: Harga Sembako Stabil Hingga Idul Fitri

Disperindag Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pantau sejumlah pasar. Memastikan stok dan harga sembako stabil hingga Idul Fitri 1442 H.

Pansus Soroti SKBS 2020 di Parigi Moutong

Pansus soroti realisasi PAD dari kebijakan Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS 2020, dalam pembahasan lanjutan LKPj Bupati.

Parimo Siapkan Enam Titik Pos Terpadu Mudik Idul Fitri 1442 H

Jelang lebaran, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, siapkan enam titik pos mudik Idul Fitri 1442 H, serta petugas BPBD, perhubungan, kesehatan

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;