Pemkot Palu Sebut Pasar Murah Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan

<p>Ket Foto: Kegiatan pasar murah di adakan oleh Dinas Perindag Sulteng (Foto/ Facebook Polresta Palu Polsek PaluSelatan)</p>
Ket Foto: Kegiatan pasar murah di adakan oleh Dinas Perindag Sulteng (Foto/ Facebook Polresta Palu Polsek PaluSelatan)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pasar murah merupakan strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun baru 2023 (Nataru).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Palu Zulkifli, di palu, Selasa, 13 Desember 2022.

“Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada saat Natal dan Tahun Baru,” ucap Zulkifli.

Ia menjelaskan, usai rapat koordinasi dengan Pemprov Sulteng beberapa waktu lalu terkait stabilisasi harga barang dan kebutuhan pokok, Pemkot Palu menyiapkan jadwal pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah di sejumlah kecamatan.

Baca: Bagian Perekonomian dan SDA Morowali Gelar Pasar Murah Isi Ulang Tabung LPG

Artinya, pasar murah pertama kali di Helat Kecamatan Mantikulore yang akan digelar pada 12 hingga 14 Desember 2022.

“Kegiatan ini berlangsung selama 12 hari sesuai jadwal yang kami tetapkan dan dipusatkan di delapan kecamatan kota Palu yaitu Mantikulore, Palu Utara, Tatanga, Palu Timur, Palu Barat, Tawaeli, Palu Selatan dan Palu Ulujadi,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, kenaikan harga masih bisa ditolerir saat ini, termasuk produk bawang merah yang mengalami lonjakan dari harga normal Rp 28.000 menjadi Rp 30.000 per kilogram dari Rp 45.000 menjadi Rp 48.000 per kilogram.

Baca: Perindag Sulteng Gelar Pasar Murah Jaga Stabilitas Harga Pangan

Demikian pula, harga telur ayam juga naik menjadi Rp 50.000 per rak. Hal ini disebabkan tingginya konsumsi rumah tangga sehingga para pedagang menaikkan harga, selain itu telur tidak hanya dimakan sebagai lauk, tetapi juga digunakan untuk campuran adonan kue.

“Pasar anggaran tentu saja menjual harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga pasar tradisional,” kata Zulkifli. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

Wabup Parigi Moutong Terima DIPA dan TKD 2023

Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terima DIPA serta TKD 2023 yang dilaksanakan langsung oleh kanwil

Pemprov Sulteng Prioritaskan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan

(Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan prioritaskan Dana Desa (DD) agar dapat dimanfaatkan, untuk mendukung pengentasan kemiskinan

Jelang Nataru BPJN Sulawesi Utara Dirikan Tujuh Posko Bencana

Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2023, BPJN Sulawesi Utara dirikan tujuh posko bencana.

Raih Tiga Medali, Ketua ISSI Parigi Moutong Puas Capaian Atlet Balap Sepeda

Ketua Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengaku puas dengan capain atlet balap sepeda pada

BKD Sulsel Serahkan SK 1.750 Pegawai PPPK 19 Desember 2022

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Imran Jausi, menyebutkan penyerahan 1.750 SK PPPK

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;