Pemkot Palu Berupaya Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

<p>Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido</p>
Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido

Berita Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, gencarkan layanan kesehatan pasangan suami istri tekan angka cegah resiko kematian ibu dan anak.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat menghadiri kegiatan penguatan implementasi pelayanan Kesehatan sebelum hamil di Palu, Selasa 13 September 2022.

Ia menjelaskan, meski Kementerian Kesehatan merupakan organisasi teknis Perangkat Daerah (OPD), penguatan pelaksanaan pelayanan menyiratkan keterlibatan lintas.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan program terlebih dahulu dibangun strukturnya yaitu sesuai dengan persepsi mitra, sehingga pelaksanaan di lapangan memiliki materi pada saat penyadaran masyarakat.

“Remaja harus diajari pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan karena pernikahan dini di usia yang belum matang, terutama bagi perempuan yang memiliki risiko kesehatan, salah satunya menyangkut sistem reproduksi,” kata Reny.

Kemudian, di usia yang matang, calon pengantin juga harus menempuh pendekatan pendidikan tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis, termasuk hubungan seks dengan istri dan persahabatan, yang dapat diturunkan dari kantor departemen agama setempat Kantor Urusan Agama (KUA).

Ia mengatakan di ranah kesehatan, pemberian makanan tambahan sesuai dengan pola makan, obat-obatan dan bimbingan dalam proses persalinan juga sudah ditangani oleh instansi terkait.

Baca: Pendaki di Gunung Bawakaraeng Berhasil Dievakuasi Tim MRB

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Indrawati mengatakan tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang aman dan sehat serta memiliki bayi yang sehat setelah melahirkan.

Selain itu, pelayanan kesehatan sebelum hamil juga merupakan bagian dari upaya pemerintah guna menekan risiko angka kematian ibu dan anak serta mencegah peningkatan angka tengkes atau stunting.

“Dalam sembilan bulan terakhir tidak ada kematian ibu di kota Palu dan kami berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian ada delapan kasus kematian bayi, salah satunya adalah anak kecil,” kata Indrawati.

Ia menambahkan, di ibu kota Sulawesi Tengah ada tujuh kematian ibu dan sepuluh kematian bayi dibandingkan tahun 2021, sehingga pihaknya meningkatkan pendidikan dan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil dengan mempertemukan sejumlah instansi di lingkungan Palu melibatkan Pemkot dan otoritas lainnya. terkait dengan organisasi dan lembaga non-pemerintah. (*/Ikh)

Baca: Karena Utang 3 Juta, Seorang Bapak di Makassar Tikam Anak Tiri

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Karena Utang 3 Juta, Seorang Bapak di Makassar Tikam Anak Tiri

Karena utang Rp 3 Juta, seorang bapak Asrul Assagaf 58 tahun, warga Jalan Nuri, Lr 300 Kota Makassar, tega tikam anak tirinya, Dandi

Pendaki di Gunung Bawakaraeng Berhasil Dievakuasi Tim MRB

Seorang pendaki di Gunung Bawakaraeng, berhasil di evakuasi tim relawan Mountain Rescue Bawakaraeng (MRB) bersama personel Polsek

Akses BBM Subsidi Bagi Petani dan Nelayan di Parigi Moutong

akses pembelian (BBM) subsidi bagi petani dan nelayan di Parigi Moutong dikeluarkan Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah

BEM Untad Palu Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

(Untad) Palu, gelar aksi demo di depan Kantor DPRD Senin 12 September 2022, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BPBD Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan Pasca Banjir Torue

Pasca berakhirnya status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tetapkan masa transisi

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;