Polres Amankan Rapat Pleno KPU Penetapan Paslon Bupati Banggai

<p>Foto: Personil Polres Parimo, Sulteng, memeriksa tamu yang akan mengikuti rapat pleno KPU Banggai. Jumat 19 Februari 2021.</p>
Foto: Personil Polres Parimo, Sulteng, memeriksa tamu yang akan mengikuti rapat pleno KPU Banggai. Jumat 19 Februari 2021.

Berita banggai, gemasulawesi– Polres amankan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon Bupati Banggai, Sulawesi Tengah.

“Personel yang dikerahkan sebanyak 146. Terdiri dari 86 personel Polres, 10 personel Brimob dan 50 personel TNI,” ungkap Kapolres Banggai, Sulawesi Tengah, AKBP Satria Adrie Vibrianto, saat pengamanan di KPU, Jumat 19 Februari 2021.

Ia mengatakan, pola pengamanan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon bupati Banggai, Sulawesi Tengah, dibagi kedalam tiga ring.

Ini semua kata dia, demi rasa aman dan nyaman serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Akademisi Rekomendasi 14 Poin Penanganan Stunting Parigi Moutong

Kapolres menekankan kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan rapat pleno terbuka KPU, agar menjalankan tugas secara maksimal.

“Laksanakan tugas sesuai dengan SOP dan penuh rasa tanggung jawab,” tuturnya.

Diketahui, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, H Amirudin Tamoreka-Furqanudin Masulili (AT-FM) secara resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara 88.011 atau 42.86 persen.

Baca juga: Pemdes Sendana, Parigi Moutong, Fasilitasi Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin

Penetapan Paslon Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, melalui rapat pleno terbuka KPU yang diselenggarakan KPU di Aula Kantor KPU, Jumat 19 Februari 2021.

Setelah penetapan Paslon bupati Banggai terpilih, KPU setempat akan menuntaskan tahapan Pilkada dalam tiga hari kedepan.

KPU akan segera mengusulkan pelantikan H Amirudin Tamoreka-Furqanudin Masulili sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Baca juga: Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Baca juga: Polisi Musnahkan 2,5 Ton Miras Tradisional Cap Tikus di Banggai

Sesuai ketentuan, KPU menyurat kepada DPRD tentang usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Kemudian dari DPRD kembali menyurat tentang usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah.

Batas waktu pengusulan pelantikan, tiga hari setelah rapat pleno penetapan Paslon Bupati Banggai. Yakni paling lambat tanggal 22 Februari 2021.

Baca juga: Komisi Pemilihan Umum Parimo Gelar Rapat Pleno Rekap Suara

Baca juga: Akibat Cuaca Buruk, Kapal Nelayan Tenggelam di Parigi Moutong

Laporan: Rahmat

...

Artikel Terkait

wave

Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Kejari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan tiga tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi jembatan Lalove.

Pemdes Sendana Fasilitasi Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin

Pemdes Sendana Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fasilitasi rumah layak huni untuk membantu Mudin warga miskin di desanya.

Banjir di Touna, Rendam Tiga Desa dan Hanyutkan Empat Rumah

Banjir di Touna, Sulawesi Tengah, rendam tiga desa dan hanyutkan empat rumah.

Akibat Cuaca Buruk, Kapal Nelayan Tenggelam di Parigi Moutong

Akibat hempasan angin dan ombak karena cuaca buruk, kapal nelayan tenggelam di perairan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Lapas Parigi Terapkan Zona Integritas WBK

Lapas Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terapkan zona integritas WBK dalam rangka mewujudkan tata nilai budaya kerja profesional.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;