Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Saat ini Kejaksaan RI proses 94 perkara pelanggaran Pemilu pada Pilkada 2020. Empat diantaranya, dari Provinsi Sulawesi Tengah.
“Keseluruhan perkara pelanggaran Pemilu, kini ditangani 26 Kejaksaan Tinggi wilayah masing-masing,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, Korps Adhyaksa berkomitmen untuk mengawal penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020.
Kejaksaan kata dia, bergabung bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
“Kasus yang ditemukan beragam. Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud,” jelasnya.
Sementara itu, dari total 94 kasus, 12 kasus pelanggaran Pilkada 2020 ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal itu membuat Sulsel berada di urutan teratas kasus pelanggaran Pilkada 2020.
Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan delapan kasus. Diantaranya kasus di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Anggota DPR RI Achmad Hatari yang sedang reses dilaporkan. Pasalnya, menghadirkan wakil paslon nomor urut 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari.
Baca juga:DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng
Kejaksaan Tinggi Riau juga menangani tujuh laporan. Diantaranya, adanya video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp. Pesan itu, berisi konten dukungan Kepala Desa Talang Jerinjing Kabupaten Indragiri Hulu. Terhadap salah satu paslon bupati atau wakil bupati nomor urut 2.
Pelanggaran itu juga ditemukan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan enam perkara.
“Contohnya, Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu. Kades kedapatan menghadiri kegiatan kampanye. Ia sembari mengenakan kaos paslon nomor urut 1. Dan sekaligus membagikan kaos itu kepada peserta kampanye,” tuturnya.
Baca juga:DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Kejati lain yang ikut menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada ialah Maluku (6), Jawa Barat (5) dan Papua (5).
Berikutnya, Lampung (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (4), Gorontalo (4), dan Sulawesi Utara (4).
Baca juga: Awasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Siapkan Ribuan PTPS
Selanjutnya, Jawa Tengah (3), Sulawesi Barat (3), NTB (3), Jawa Timur (2), Sumatera Barat (2), Kalimantan Utara (2) dan Sulawesi Tenggara (2).
Sedangkan Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Papua Barat masing-masing satu kasus.
Baca juga: Kejari Parimo Musnahkan Barang Bukti Perkara Narkotika
Laporan: Muhammad Rafii/Antara
