Permudah Layanan Paspor, Imigrasi Palu Luncurkan Aplikasi Maleo

<p>Ket Foto: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Dewanto Wisnu Raharjo (Kanan). (Foto/Facebook Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu)</p>
Ket Foto: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Dewanto Wisnu Raharjo (Kanan). (Foto/Facebook Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Permudah layanan permohonan pembuatan paspor, Imigrasi Kelas I TPI Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menerbitkan aplikasi Maleo memudahkan publik mengakses informasi tentang keimigrasian.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu Dewanto Wisnu Raharjo saat memaparkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Tahun 2022 di Palu, Kamis 29 Desember 2022.

“Inovasi ini akan kami lakukan pada tahun 2023 dan nantinya membuat permintaan khusus untuk layanan pengurusan paspor,” ucap Dewanto Wisnu Raharjo.

Menurutnya, di era saat ini penggunaan sistem digital sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga Imigrasi Palu meluncurkan aplikasi Maleo yang dapat diakses melalui gadget.

Baca: Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Palu Meningkat

Ia mengatakan, secara umum, aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi layanan pengurusan paspor yang hanya mengharuskan pengguna memasukkan kode tertentu setelah memproses serangkaian dokumen.

Singkatnya, katanya, masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk mengecek sudah siap atau belum, cukup aplikasi ini yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan paspor menjadi keluaran.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memproses dokumen perjalanan luar negeri (paspor) maksimal tiga hari dan pihaknya akan membayar ganti rugi kepada pemohon jika pengurusan dokumen melebihi waktu yang ditentukan.

Baca: Eazy Passport, Imigrasi Palu Datangi Pemohon Penerbitan Paspor

Hal ini sejalan dengan harapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bahwa Imigrasi Palu perlu perlahan-lahan mulai menggunakan M-Paspor di tahun mendatang sebagai aplikasi yang dapat digunakan masyarakat, untuk mengajukan permohonan paspor baru dan ganti paspor online.

“Sistem ini sedang kami terapkan secara perlahan dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena pemahaman tentang digital belum sepenuhnya merata di masyarakat, sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan,” kata Wisnu.

Ia menambahkan, inovasi ini juga sejalan dengan upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah (WBBM) yang bersih dan birokratis tahun depan setelah sebelumnya meraih predikat bebas korupsi (WBK) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Baca: Pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I Palu Mulai Dilaksanakan

Ia mengatakan sebagai satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang bermain anak, fasilitas ibu hamil dan menyusui, termasuk fasilitas penyandang disabilitas. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Parigi Moutong Gelar Konsultasi Publik RPD 2024-2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Parigi Moutong, gelar Konsultasi Publik Rancangan RPD tahun 2024-2026.

Sebanyak 3.344 Rumah Terdampak Banjir di Kota Makassar

Sebanyak 3.344 rumah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir, hal itu berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana

Pelabuhan Makassar Lakukan Antisipasi Puncak Arus Balik

Pelabuhan Makassar lakukan antisipasi puncak arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023. Hernadi Tri Cahyanto Kepala Otoritas

Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan Logistik Korban Banjir Maros

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) salurkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Maros.

BPJS Kesehatan Berhenti Kerjasama, Pasien RS Grestelina Makassar Terlantar

BPJS Kesehatan Kota Makassar memastikan untuk stop Kerjasama dengan sejumlah rumah sakit dan klinik di Kota Makassar, diantaranya

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;