Berita Sulawesi tengah, gemasulawesi- Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan syarat tidak mengabaikan protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya.
Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi Analisa dan evaluasi (Anev) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melalui video conference Senin 23 November 2020, di ruang Polibu Lt III kantor gubernur Sulteng.
Baca juga: Mahasiswa Palu Tetap Perjuangkan Pembatalan Omnibus Law
“Rapat ini bertujuan untuk mendengarkan Analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang,” kata Mahfud MD.
Mahfud Mencatat, ada sejumlah permasalahan dalam Pilkada serentak antara lain, Ormas berpengaruh yang dengan niat baik dan tulus menyerukan penundaan Pilkada.
Baca juga: Bawaslu Sulteng: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bubar
Ia mengatakan, pemerintah menyambut baik himbauan itu tetapi, pemerintah memutuskan tidak bisa menunda Pilkada karena beberapa pertimbangan.
“Kita sudah memperlajari data dari sejumlah negara yang telah melaksanakan pemilu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Menteri dalam negeri umumnya kecenderungan penularan mengalami penurunan,” tuturnya.
Baca juga: Partai Politik Parimo Belum Daftar Akun Kampanye
Dalam rakor Anev tersebut beberapa sektor menyampaikan kendalanya masing masing, seperti KPU RI menyampaikan analisis dan evaluasi sesuai dengan tupoksinya.
KPU menyampaikan, ada beberapa daerah yang belum melaksanakan kampanye karena menunggu izin kampanye.
Baca juga: Kampanye Terbuka di Parimo Berpotensi Chaos
Selain itu terjadi keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan kampanye, data petugas kampanye, relawan, akun medsos terlambat disampaikan oleh paslon kepada KPU.
Mengatasi persoalan tersebut, Untuk itu langkah lanjutan KPU antara lain melakukan pemantauan dan supervisi kepada KPU Provinsi/Kab/Kota lebih masif lagi.
Baca juga: Kampanye Lawan Covid-19, Polda Sulteng Bagikan 400 Ribu Masker
Pada kesempatan yang sama Kepala Bawaslu RI Abhan, melaporkan langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kampanye.
Untuk itu Bawaslu memberi rekomendasi dan saran antara lain karena ada isu krusial pemungutan suara, diharapkan ada pelibatan Satpol PP pada tiap kegiatan kampanye dan penegasan perizinan kegiatan kampanye oleh kepolisian.
Analisa dan evaluasi disampaikan pula oleh Kepala BIN RI, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Satgas COVID-19 dan Mendagri.
Dalam kesimpulannya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, penegakan protokol kesehatan sebagai kunci dalam kampanye Pilkada serentak.
Metode penegakan protokol kata dia, harus dilakukan secara preventif, persuasif dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Ia juga menekankan, pada masa minggu tenang alat peraga kampanye (APK) harus dibersihkan selain itu terkait distribusi logistik agar sampai ketempat tujan tepat waktu.
“Penyelenggara harus menjamin tidak terjadi kerumunan di TPS dan tingkatkan partisipasi pemilih,” pungkasnya.
Hadir dalam Rakor Anev tersebut Pj Sekretraris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
Laporan: Muhammad Irfan Mursalim/*Biro Humas & Protokol Pemprov Sulteng*
