Polda Sulawesi Selatan Tetapkan 3 Tersangka Korupsi di Dishub

waktu baca 2 menit
Ilustrasi Gambar

Berita Hukum, gemasulawesi – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel), tetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi marka jalan pengadaan dan pemasangan fasilitas angkutan jalan Dinas Perhubungan (dishub) Provinsi Sulawesi Selatan,anggaran tahun 2019.

Hal itu diungkapkan Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra saat rilis kasus di Markas Polda Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Senin 22 Agustus 2022.

“Salah satu dari tiga tersangka korupsi di dishub merupakan anggota dewan. Caranya mark-up (pengelembungan anggaran),” ucap Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti-bukti pendukung, menurut hasil perhitungan BPKP, ketiga tersangka merugi pemerintah sekitar Rp 1,3 miliar. Meski para tersangka telah disebutkan, Helmi mengatakan ketiganya belum ditahan.

Helmi menegaskan bahwa perbuatan tersebut bersifat pribadi dan tidak mengatasnamakan institusinya, karena merupakan perbuatan orang yang bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi.

Kepala Sub Direktorat III Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Kompol Fadly menyatakan kasus dugaan korupsi yang dimaksud adalah proyek Dishub Sulawesi Selatan dengan nilai anggaran di atas Rp 4 miliar dan merugikan negara, tercatat sekitar Rp 1,3 miliar. Tiga tersangka, masing-masing berinisial I, GK dan MII.

Baca: Deformasi Lempeng Laut Maluku, Picu Gempa M 5,1 di Sulut

Nama terakhir merupakan anggota aktif DPRD di Kabupaten Sulawesi Selatan. Sedangkan tersangka I adalah Pengguna Anggaran (PA) yang diketahui mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan itu. Jadi tersangkanya adalah GK, masih direktur perusahaan yang digunakan kemudian dipinjamkan ke MII, sebenarnya perusahaan tidak berhak digunakan untuk pekerjaan proyek.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. (*/Ikh)

Baca: Tanggul Sungai Jebol Lagi, Desa Torue Kembali Terendam Banjir

Ikuti Update Berita Terkini Gema Sulawesi di: Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.