Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Alasan tidak disiplin selama menjadi pejabat daerah, puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong Sulawesi Tengah menjalani sidang kode etik.
“Keseluruhannya, 33 ASN di Parimo masuk daftar sidang kode etik,” ungkap Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful di sela-sela kegiatan seleksi jabatan Sekda Parimo di Aula Perpustakaan Parimo, Rabu 18 November 2020.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyidangkan 12 PNS atau ASN pada tahap pertama dengan menetapkan sanksi apakah sanksi ringan, sedang dan berat, karena dinilai langgar UU.
Sementara untuk sidang kedua kata dia, nanti akan dipanggil lagi sebanyak 21 ASN.
Baca juga: DKPP Sidang Abd Chair, Ketua KPU Parimo Langgar Kode Etik?
“Rencananya, dalam waktu dekat ini mereka disurati,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pelanggaran disiplin ASN merupakan hasil pelimpahan dari Perangkat Daerah masing-masing ASN itu kepada BKPSDM.
Proses pembinaan aparatur itu kata dia, dilakukan dinas masing-masing tempat para ASN bekerja.
Sementara BKPSDM sendiri, berdasarkan ketentuan menjalankan proses persidangan.
Baca juga: 33 PNS Dinilai Langgar UU ASN
“Perlu disampaikan, terdapat satu ASN terancam dicopot statusnya sebagai Pegawai,” tuturnya.
Ia menjelaskan, yang melakukan pembinaan itu Perangkat Daerah sendiri. Apabila ada ASN sudah tiga kali berturut-turut disurati, maka wajib dilimpahkan kepada BKPSDM untuk menjalani sidang kode etik.
Dalam aturan kepegawaian, ketika satu tahun ASN melakukan pelanggaran disiplin atau diakumulasikan 46 hari tidak pernah masuk berkantor, maka diberikan sangsi berupa pemecatan.
“Kasus yang dialami ASN itu bervariasi, ada yang malas berkantor, tersandung narkoba dan persoalan lainnya,” tuturnya.
BKPSDM menilai 33 PNS telah langgar ketentuan UU nomor 5 tahun 2017 tentang ASN dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manejemen PNS.
Apa Itu Kode Etik dan Kode Perilaku
Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang dibuat dengan kesepakatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan berfungsi sebagai alat untuk menangani berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang.
Kode etik biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau kelompok sebagai suatu tindakan dan pandangan secara umum sesuai dengan budaya organisasi jika terjadi hal-hal di luar keadaan normal atau di luar bidang pekerjaan.
Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Kode perilaku adalah aturan yang mengatur perilaku mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima, yang diwajibkan maupun dilarang.
Kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya perilaku tertentu. Aturan yang dimuat dalam kode perilaku sudah sangat spesifik dan pelaksanaannya tidak memerlukan banyak penafsiran.
Misalnya, dalam kaitannya dengan konflik kepentingan, di dalam kode etik sudah dijelaskan kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan. Kode perilaku membantu instansi dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan bereputasi.
Baca juga: DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng
Laporan: Muhammad Rafii
