Puluhan Ribu KPM di Kota Palu Terima Tambahan Bantuan Beras

<p>Foto: Illustrasi tambahan bantuan beras.</p>
Foto: Illustrasi tambahan bantuan beras.

Gemasulawesi– Dinas Sosial mulai menyalurkan tambahan bantuan beras kepada puluhan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Kota Palu, Provinsi Sulteng.

Puluhan ribu KPM masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Sekitar 6000 keluarga diantaranya merupakan penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.    

“Jumlah keseluruhan penerima PKH mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga dari pemerintah pada masa PPKM sebanyak 16022 keluarga,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romi Sandi, di Kota Palu, Sabtu 31 Juli 2021.

Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH

Pihaknya mencatat angka realisasi mencapai penyaluran tambahan bantuan beras, sebanyak 12585 KPM di Kota Palu atau sekitar 78,55 persen.

Dia berharap sebelum PPKM berakhir, persentase penyaluran dapat mencapai angka 100 persen.

Baca juga: Bulog Salur Bantuan Beras Keluarga Terdampak Covid 19 Sulawesi

“Kami sudah meminta pendamping PKH di setiap kelurahan membantu mempercepat penyaluran bantuan beras kepada KPM,” sebutnya.

Bantuan terdampak pandemi covid19

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan

Penyintas bencana itu, juga menerima bantuan beras dari pemerintah pada masa PPKM terdampak pandemi covid19.

“Kurang lebih 6000 warga penyintas menerima bantuan beras. Dan saat ini sedang proses penyaluran di 46 kelurahan di Palu,” katanya.

Baca juga: Oknum Pendamping PKH Parigi Moutong Jadi Tersangka

Pembagian bantuan beras kata dia, sangat membantu bagi penyintas bencana yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara.

“Tentu warga penyintas membutuhkan bantuan ini. Belum selesai bencana alam menimpa, sekarang bencana non-alam pandemi covid19 melanda,” tuturnya.

Baca juga: Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Baca juga: Sulawesi Tengah Siapkan Bonus Atlet Peraih Emas di PON XX Papua

Sebagai penyediaan dan penyaluran bantuan beras untuk warga selama PPKM dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog Sulteng.

“Kami mengupayakan bantuan sosial ini selesai tersalurkan sebelum penerapan PPKM berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Baca juga: PPKM di Kota Palu, Pemkot Tiadakan Penyekatan Pos Perbatasan

...

Artikel Terkait

wave

Lapas Olaya Tolak Tahanan Titipan Polisi dan Jaksa

Lapas kelas III Olaya, Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tolak tahanan titipan Kepolisian dan Kejaksaan untuk antisipasi covid19.

Polisi Bentuk Tim Penanganan Kasus Kejahatan Pandemi Covid19

Polres Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah, telah membentuk tim penanganan beberapa kasus kejahatan pandemi covid19.

DPRD Minta Pemprov Review Sertifikat Vaksin Syarat Perjalanan

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Alfred Tonggiro minta Pemprov Sulawesi Tengah review sertifikat vaksin syarat perjalanan saat PPKM.

Stok Vaksin Covid19 Akan Kembali Normal Agustus

Dinas Kesehatan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memastikan stok vaksin Covid19 di sejumlah fasilitas kesehatan kembali normal.

Hasil Swab Pasien Covid19 di Parigi Moutong Bukan Rekayasa

Juru bicara Satgas Parimo, Sulawesi Tengah, Irwan, hasil Swab pasien covid19 di sejumlah fasilitas kesehatan, bukan hasil rekayasa.

Berita Terkini

wave

Tim DVI Polri Selesaikan Identifikasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di Kalsel

Semua jenazah korban helikopter jatuh di Kalimantan Selatan berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri dengan proses teliti.

Remaja 16 Tahun Diamankan Terkait Kematian Mahasiswi di Indekos Ciracas

Polisi amankan remaja FF (16) terkait dugaan penganiayaan mahasiswi IM (23) yang ditemukan tewas di indekos Ciracas.

Ledakan Misterius di Pondok Cabe Ilir, Tujuh Korban dan Delapan Rumah Rusak

Ledakan di Pondok Cabe Ilir, akibat tabung gas, menewaskan tujuh korban, rusak delapan rumah, penyelidikan forensik masih berlangsung.

Koperasi Didorong Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Regulasi dan Modal Awal

Pemerintah siapkan aturan baru beri koperasi hak kelola tambang hingga 2.500 hektare, dukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama: EF Terungkap Bukan Ayah Kandung, Dijerat Pasal Perlindungan Anak

Polri ungkap EF bukan ayah kandung AMK. Bersama SNK, ia ditetapkan tersangka penyiksaan anak dan terancam hukuman berat.


See All
; ;