WNA China Masuk Indonesia Saat PPKM, DPR Minta Penjelasan

<p>Foto: Illustrasi WNA China Masuk Indonesia Saat PPKM.</p>
Foto: Illustrasi WNA China Masuk Indonesia Saat PPKM.

Gemasulawesi- WNA China masuk Indonesia saat PPKM, DPR minta penjelasan Menkumham atau dari pihak keimigrasian.

“Saya kecewa masuknya 34 orang WN asal China,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, di Jakarta, Senin 9 Agustus 2021.  

Ia meminta agar Yasonna atau Direktorat Jenderal Imigrasi memberi penjelasan soal dibolehkan warga dari China masuk Indonesia saat PPKM.

Baca juga: 34 WN China Masuk RI Telah Penuhi Aturan Satgas Covid19

“Selama PPKM, masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit. Tapi, TKA bisa masuk,” ujarnya.

Dia menekankan, ketegasan aturan terkait WNA China masuk Indonesia sangat penting, karena berkaitan erat dengan keselamatan rakyat di tengah pandemi covid19.

Ia mempertanyakan komitmen Menkumham Yasonna Laoly yang sempat mengeluarkan larangan masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Indonesia.

“Kondisi belum pulih. Perlu diingat kebobolan kasus delta salah satu penyebab utamanya ya karena teledor mengawasi WNA India yang masuk,” ujarnya.

Baca juga: Mulai 6 Juli, Syarat Masuk Indonesia Wajib Bawa Hasil PCR Negatif

Pemerintah RI dianggap menutup mata

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya mengatakan, Pemerintah RI dianggap menutup mata terkait fakta potensi kenaikan kasus dan komitmen larangan terhadap TKA masuk ke Indonesia.

Pasalnya, marak WNA China masuk Indonesia tetap diizinkan masuk di tengah penerapan PPKM.

“Demokrat meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat. Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan covid19 begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian dari negara lain,” kata Herzaky.

“Kini jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk dari salah satu negara episentrum covid19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau kita memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring maraknya WNA yang masuk,” tandasnya.

Dia mengingatkan pemerintah, dalam dua bulan terakhir, lebih dari 50.000 nyawa rakyat Indonesia melayang akibat terpapar virus corona, terlebih karena varian baru.

Menurut dia, banyaknya pasien covid19 meninggal dunia, salah satunya juga akibat faktor lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi covid19. Salah satunya, karena masih diizinkannya WNA atau TKA masuk ke Tanah Air saat penerapan PPKM.

“Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?,” tutupnya. (***)

Baca juga: Syarat Kartu Vaksin Tidak Jamin WNA Tidak Terpapar Covid 19

...

Artikel Terkait

wave

Sidang Kasus Korupsi Bansos: Juliari Batubara Minta Bebas

Pada sidang kasus korupsi Bansos, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara minta bebas, Vonis majelis hakim akan berdampak kondisi keluarganya.

Krisis Tabung Oksigen: Parigi Moutong Minta Bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah

Pemda Parigi Moutong minta bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah, terkait krisis tabung oksigen di RSUD Anuntaloko Parigi untuk pasien covid19.

Mendagri: Penundaan Pilkades Serentak Cegah Penyebaran Covid19

Mendagri menyebut penundaan Pilkades serentak dan PAW 2021. Hal itu menindaklanjuti arahan presiden terkait dengan angka penyebaran covid19.

Lonjakan Kasus Covid19 di Sulut Akibat Varian Delta

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 di Sulut secara signifikan akibat virus corona varian delta, Hasil terhadap delapan spesimen.

Dalam Dua Hari, Bertambah Pasien Covid19 Meninggal di Parigi Moutong

Dalam dua hari, bertambah pasien covid19 meninggal di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Pasien pertama, sempat dirawat di ruangan VIP.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;